SUMENEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menggelar rapat paripurna, Selasa (31/3).

Agenda paripurnanya, dalam rangka pelaporan hasil Reses II Tahun Sidang 2026.

Rapat ini menindak lanjuti dari serap aspirasi dari legislator di daerah pemilihan (dapil) masing-masing pada 9-16 Maret lalu.

Baca Juga :Pemerintah Pastikan Harga BBM Tidak Naik per 1 April 2026

Dalam sidang tersebut, tujuh fraksi DPRD Sumenep bergantian menyampaikan poin-poin krusial.

Diantaranya penyampaian tentang keluhan serta harapan masyarakat.

Isu infrastruktur, optimalisasi pelayanan publik, hingga pemulihan ekonomi lokal disodorkan kepada Pemerintah Daerah.

Baca Juga :Pemerintah Pastikan Harga BBM Tidak Naik per 1 April 2026

Ketua DPRD Sumenep H. Zainal Arifin menyatakan, seluruh masukan menjadi acuan utama, dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah.

“Laporan hasil reses ini suara langsung dari masyarakat,” ujarnya.

Zainal menegaskan, pihaknya akan mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret.

“Pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi harus menjadi prioritas,” tandasnya.

Penyampaian laporan ini diwakili juru bicara masing-masing fraksi, yakni Agus Hariyanto (Fraksi Gerindra-PKS) dan Hairul Anam (Fraksi PPP).

Selain itu, Hairul Anwar (Fraksi PAN), Ahmad Jazuli (Fraksi Demokrat), Darul Hasyim Fath (Fraksi PDI Perjuangan), Samsiyadi (Fraksi NasDem) dan Mirza Khomaidi Hamid (Fraksi PKB).

Sementara itu, Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim yang hadir mewakili eksekutif, tampak menyimak poin-poin yang disampaikan.

Disisi lain Zainal berharap, dengan diserahkannya laporan reses ini, perencanaan pembangunan di tahun 2026 dapat lebih tepat sasaran.

“Tentunya agar dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” pungkasnya. (red)