Pemkab Bangkalan Tunda Tender Proyek Rp100 Miliar
BANGKALAN • Sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bangkalan, hingga pertengahan Mei 2026 terpantau belum berjalan.
Pemerintah daerah memutuskan, untuk menunda proses tender akibat fluktuasi harga material konstruksi yang melonjak signifikan.
Kondisi ini menjadi perhatian publik karena dinilai melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Biasanya, pada periode yang sama, berbagai paket pekerjaan pemerintah sudah memasuki tahap pelaksanaan lapangan.
Plh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bangkalan, Moh Ridwan mengatakan, kenaikan harga material menjadi kendala utama.
Menurutnya, pemerintah perlu menghitung ulang anggaran agar proyek tetap realistis untuk dikerjakan.
“Harga material naik terus. Kami harus mempertimbangkan apakah rekanan nantinya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan kondisi harga saat ini,” ujar Ridwan.
Ia menambahkan, para kontraktor juga menyampaikan kekhawatiran serupa.
“Jika tender dipaksakan menggunakan standarisasi harga lama, para penyedia jasa terancam mengalami kerugian besar akibat biaya operasional yang membengkak,” ungkapnya.
Meski mayoritas paket tertahan, Ridwan memastikan bahwa proyek yang sudah terlanjur berkontrak tetap berjalan sesuai jadwal.
“Penundaan hanya berlaku bagi paket pekerjaan yang belum masuk tahap kontrak,” jelasnya.
Hingga saat ini, tercatat baru empat proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sedang berjalan.
Sementara itu, puluhan paket lainnya masih dalam tahap penyesuaian perencanaan.
Secara total, Pemkab Bangkalan telah menyiapkan sekitar 56 paket pekerjaan dengan alokasi anggaran mencapai lebih dari Rp100 miliar.
Pemerintah daerah menargetkan proses lelang dapat segera diluncurkan pada akhir Mei atau awal Juni 2026.
Namun, target ini sangat bergantung pada stabilitas harga pasar material bangunan.
“Jika akhir Mei kondisi pasar sudah stabil, insya Allah berbagai proyek segera kami tayangkan di sistem tender,” imbuhnya.
Selain proyek reguler, Pemkab Bangkalan juga tengah mengupayakan program tambahan melalui skema diskresi pemerintah pusat.
Salah satu fokus utamanya, rencana pelebaran jalan di kawasan Telang hingga akses menuju Jembatan Suramadu.
Menurut Ridwan, keterlambatan ini diharapkan tidak mengganggu serapan anggaran secara keseluruhan.
“Kami berkomitmen mencari titik temu agar pembangunan tetap berjalan, tanpa mengabaikan aspek finansial para mitra kerja,” pungkasnya. [sfn]
