Aktivis Ingatkan Agrinas Terkait Dampak Isu Polemik Penetapan Karyawan KDKMP di Sampang
SAMPANG • Polemik penetapan karyawan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Sampang kian memanas.
Isu ini disinyalir terjadi tanpa adanya koordinasi dengan pihak pemerintah desa setempat.
Kondisi tersebut memicu amarah para Kepala Desa hingga Ketua Koperasi. Jika tidak segera ditangani, persoalan ini dinilai berpotensi menjadi masalah baru yang jauh lebih serius.
Sorotan tajam datang dari aktivis Generasi Peduli Negeri (GPN) Kabupaten Sampang, Rolis Sanjaya.
Ia menilai ketidaktransparanan ini dapat menyumbat kelancaran operasional koperasi di tingkat bawah.
“Jika ini benar terjadi, hal ini bisa menjadi penghambat suksesnya koperasi. Bahkan, bisa menciptakan konflik baru di tingkat bawah,” tegas Rolis, Jumat (30/10/2026).
Pria yang juga dikenal sebagai aktivis berkuda ini menganggap wajar munculnya reaksi keras dari pihak desa.
Gelombang kritik tersebut salah satunya meletup di Desa Lepelle dan Desa Gunung Rancak, Kecamatan Robatal.
Menurut Rolis, pembangunan KDKMP di Sampang sejak awal tidak lepas dari peran vital pemerintah desa.
Desa terlibat aktif mulai dari pengurusan administrasi badan hukum, penyiapan lahan, hingga pengawalan fisik.
“Bayangkan, tiba-tiba muncul nama karyawan yang tidak pernah dikomunikasikan. Tiba-tiba saja nama itu sudah resmi terdaftar,” ujar Rolis.
Secara etika, tindakan tersebut dinilai melukai perasaan para pemangku kebijakan di desa. Langkah ini melahirkan anggapan bahwa PT Agrinas terlalu memonopoli tata kelola hingga ke tingkat tapak.
“Terkadang hal-hal sepele seperti itulah yang memicu benturan di lapangan,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, desa sebenarnya telah menyerahkan sepenuhnya perekrutan posisi manajer kepada Agrinas.
Namun, desa berharap perekrutan staf di bawah manajer tetap melibatkan pihak lokal demi menjaga sinergitas.
“Ketika bawahan manajer juga dimonopoli Agrinas tanpa koordinasi, tentu desa merasa kecewa. Lantas di mana letak kerja samanya?,” tutur Rolis.
Rolis pun mengingatkan Agrinas agar segera menyelesaikan polemik ini. Jika dibiarkan berlarut-larut, gelombang penolakan dikhawatirkan akan menghambat program prioritas nasional tersebut.
“Saran saya, Agrinas harus betul-betul berhati-hati. Sikapi ini dengan segera demi menjaga kondusivitas di bawah,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbit, sejumlah pihak terkait yang dikonfirmasi oleh tim media ini masih belum memberikan jawaban resmi, ihwal polemik penetapan karyawan tersebut.
✅ Penulis: Ifan
✅ Editor: Refaksi
