Bappeda Cimahi Harusnya Libatkan Media di FGD Musrenbang, Praktisi Media: Itu Ada Undang-Undangnya

- Jurnalis

Senin, 22 Maret 2021 - 14:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi.

Ilustrasi.

Cimahi || Rega Media News

Seperti diketahui, pada 17 Maret 2021 lalu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi telah menggelar Forum Grup Diskusi (FGD) Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk menentukan Program yang akan menjadi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2022.

Sesuai dengan surat nomor 005/665/Bappeda tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Sekda Kota Cimahi Dikdik S Nugrahawan, pelaksanaan FGD tersebut dilaksanakan secara zoom meeting, dengan melibatkan sekitar 300 lebih stakeholder di Kota Cimahi karena masih dalam situasi pandemi Covid-19.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Namun kami selaku Praktisi media massa di Kota Cimahi sangat kecewa dengan pelaksanaan FGD tersebut, karena dari lebih 300 peserta FGD tak satupun media massa yang ada di Kota Cimahi ikut dilibatkan dalam FGD Musrenbang tersebut,” ujar Praktisi Media, Bubun Munawar, Sabtu (20/03/21) kemarin.

Padahal, kata Bubun, di Kota Cimahi keberadaan media elektronik seperti televisi, radio, atau media daring sejak lama sudah ada dan eksis, serta memberikan kontribusi dalam mempublikasikan kegiatan atau program Pemerintahan di Kota Cimahi.

“Dengan kejadian seperti itu maka seolah-olah Bappeda menutup ruang partisipasi media massa di Kota Cimahi untuk terlibat dalam perencanaan arah pembangunan tahun mendatang. Kami mempertanyakan kepada Pemkot Cimahi dalam hal ini Bappeda apakah mengakui keberadaan media massa di kota Cimahi atau tidak ?,” tanyanya.

Baca Juga :  Impian Warga Desa Pandiyangan Sampang Miliki Jalan Mulus Terwujud

Pelaksanaan FGD Musrenbang harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang operasionalnya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ataupun Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

“Sesuai dengan Peratutan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan,” terangnya.

Selain itu, jika melihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

“Sementara yang dimaksud partisipatif yaitu memberikan kesempatan yang sama, untuk mendapatkan hak masyarakat terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah, dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi, untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan,” jelas Bubun.

Baca Juga :  Diketahui Pengurus Masjid Positif Covid-19, Warga Sekarbungoh Bangkalan Minta Tes Massal

Sementara Pasal 8 huruf c Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tersebut juga menyatakan, Musrenbang dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders), mempertimbangkan relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

“Disetiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan adanya transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa,” ucapnya.

Jika melihat kepada ketentuan tersebut maka seharusnya Bappeda ikut melibatkan media massa yang ada di Kota Cimahi sebagai salah satu stakeholders. FGD merupakan tahapan dalam pelaksanaan Musrenbang, di FGD tersebut segala aspirasi dan masukan masyarakat disampaikan, sementara pelaksanaan Musrenbang sendiri biasanya hanya pengesahan saja dari tahapan yang dilakukan sebelumnya.

“Kami menilai, hal itu merupakan preseden buruk, karena seharusnya Bappaeda sebagai leading sector, harus menjalankan segala peraturan yang sudah diatur baik dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Jika hal ini terus terjadi akan menjadi preseden buruk dan membuat citra buruk Pemkot Cimahi dimata masyarakat dan pemerintah,” pungkasnya.

Berita Terkait

Warga Sampang Dapat Becak Listrik Dari Prabowo
Kunker Ke Sampang, Menkes: Kusta Bukan Kutukan
PMI di Korsel Meninggal Saat Kerja, Pemerintah Beri Bantuan
Pramudya Jabat Dirut BPJS Ketenagakerjaan
Menkes RI Dukung Relokasi RSUD Sampang
Rekrutmen Sekolah Kedinasan di Sampang Resmi Dibuka
BPJS Ketenagakerjaan Dukung Grab dan Kementerian UMKM
Bupati Sampang Genjot Dua Program Prioritas

Berita Terkait

Senin, 14 Juli 2025 - 20:47 WIB

Warga Sampang Dapat Becak Listrik Dari Prabowo

Selasa, 8 Juli 2025 - 15:08 WIB

Kunker Ke Sampang, Menkes: Kusta Bukan Kutukan

Jumat, 4 Juli 2025 - 11:23 WIB

PMI di Korsel Meninggal Saat Kerja, Pemerintah Beri Bantuan

Jumat, 4 Juli 2025 - 07:39 WIB

Pramudya Jabat Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Jumat, 20 Juni 2025 - 10:22 WIB

Menkes RI Dukung Relokasi RSUD Sampang

Berita Terbaru

Caption: Dandim 1313 Pohuwato, Letkol Inf Madiyan Surya, (dok. regamedianews).

Daerah

Cegah Disintegrasi, Kodim Pohuwato Gelar Komsos

Jumat, 18 Jul 2025 - 21:47 WIB

Caption: Bupati Bangkalan pukul gong, sebagai tanda terbentuknya 281 Koperasi Merah Putih, disaat resepsi Hari Koperasi Nasional, (dok. regamedianews).

Daerah

281 Koperasi Merah Putih di Bangkalan Terbentuk

Jumat, 18 Jul 2025 - 17:58 WIB

Caption: Sargi, korban KDRT mengalami luka sobek dibagian leher akibat sayatan senjata tajam celurit, (dok. regamedianews).

Hukum&Kriminal

Kasus KDRT di Pangereman Sampang Buram

Jumat, 18 Jul 2025 - 15:22 WIB

Caption: Kapolres Pamekasan (AKBP Hendra Eko Triyulianto) bersama Kepala Lapas Pamekasan (Syukron Hamdani), saat meninjau situasi dan kondisi Lapas.

Daerah

Kapolres Pastikan Keamanan Lapas Pamekasan Efektif

Jumat, 18 Jul 2025 - 10:22 WIB

Caption: Bupati Sampang H.Slamet Junaidi bersama Forkopimda, saat konferensi pers usai pemusnahan barang bukti pidana yang inkrah, (dok. regamedianews).

Daerah

Tokoh Sampang Diminta Edukasi Bahaya Narkoba

Jumat, 18 Jul 2025 - 09:03 WIB