Banda Aceh || Rega Media News
Ketua Umum Solidaritas Masyarakat Kota (SMK) Banda Aceh Hadiansyah, meminta Walikota setempat mengevaluasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Dengan melihat sejumlah hal yang masih perlu dievaluasi sebagai bentuk ketegasan Walikota Banda Aceh,” ungkap Hadiansyah, Selasa (12/07/21).
Hadiansyah mengatakan, salah satunya terkait kinerja kepala BPKSDM Banda Aceh yang dilihat beberapa kali tidak menunjukkan dedikasi dan loyalitas kepada pimpinan, sehingga menghasilkan keputusan tanpa sepengetahuan walikota.
Insiden yang sempat viral dan menghebohkan publik beberapa waktu lalu, yakni dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Sekdako Nomor: 814.1/1351.
Perihal Mekanisme Pembayaran Jasa Pegawai Non PNS yang ditandatangani Sekdakota yang memuat poin, pegawai Non PNS (tenaga kontrak) yang cuti sakit dan melahirkan dilakukan pemotongan pembayaran gaji sebesar 25 persen dinilai tidak tepat diberlakukan.
“Ini jelas-jelas bentuk keteledoran dan kesalahan fatal yang tidak cermat dalam mengkonsep draft kebijakan,” sebutnya.
Lanjut Hadiansyah, sehingga kebijakan yang dihasilkan mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Keteledoran Kepala BPKSDM itu seharusnya tidak cukup dengan teguran ringan yang diberikan Walikota.
“Karena dampak dari kebijakan itu sangat meresahkan, walaupun akhirnya dibatalkan, tapi jelas-jelas sebagai bentuk kinerja yang tidak patuh kepada Walikota sebagai pimpinan,” jelasnya.
Menurutnya, hal itu hanya satu contoh, itu diketahui karena viral di masyarakat, bisa jadi banyak kebijakan lainnya yang mengabaikan amanah Walikota.
“Kala keputusan itu muncul tempo hari, masyarakat beranggapan Walikota yang abaikan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Padahal, jelas-jelas itu kesalahan fatal tanpa arahan walikota sebagai pimpinan. Ini menunjukkan loyalitas dan dedikasi kepala BKPSDM Banda Aceh patut dipertanyakan,” ujarnya.
Ia mengatakan, untuk mewujudkan kegemilangan Banda Aceh faktor integritas, dedikasi dan loyalitas kepada pimpinan bagian yang tak bisa dipandang sebelah mata.
“Jika Walikota tidak melakukan evaluasi, maka ini akan menjadi ikhtibar bagi instansi lainnya, suatu kesalahan dengan mengabaikan amanah Walikota dan tanpa bersikap loyal adalah hal biasa,” ungkapnya.
Pihaknya meminta Walikota lebih tegas, jika perlu mengganti dan mengevaluasi para kepala SKPK yang memiliki dedikasi dan loyalitas rendah.
“Sehingga visi dan misi serta amanah walikota di setiap proses mutasi dilakukan tidak hanya sebatas pajangan belaka, namun dipatuhi sepenuhnya demi kegemilangan Banda Aceh tercinta,” pungkasnya.
Salah satu dari visi dan misi Walikota Banda Aceh yakni meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini tentunya akan berjalan maksimal jika pejabat di jajaran Pemkot memiliki loyalitas dan integritas yang tinggi kepada Walikota sebagai nahkoda utama dalam mendorong terwujudnya Banda Aceh Gemilang.
“Berulang kali setiap pelantikan pejabat, Walikota Banda Aceh Aminullah selalu mengingatkan kepada pejabat yang dilantik untuk memberikan loyalitas dan dedikasi kepada atasan dengan penuh tanggung jawab dalam mengerjakan tugas,” tutupnya.
