Surabaya || Rega Media News
Sidang Peninjauan Setempat (PS) di Jalan Lebak Timur 5 A, Gading Kenjeran, Surabaya, gagal dilakukan Hakim Pengadilan Negeri (PN) setempat, Kamis (7/7/2022).
Hal ini menindaklanjuti terkait gugatan yang diajukan Prof. Dr. Soeparlan Pranoto, SE., MM., AK.CA terhadap Sri Prapti dengan perkara Nomor: 956/Pdt.G/2021/PN.Sby.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Gerakan Masyarakat Anti Mafia Tanah (Gemamata) Survita Hendrayanto, SH., MKn., CCD, mengatakan, pihaknya menolak adanya PS yang dilakukan PN Surabaya.
Ia mengklaim, lahan yang diperkarakan tersebut milik tergugat sebagai pemilik resmi. Dirinya juga membenarkan jika PN Surabaya melakukan PS. Namun menurutnya, hakim tidak paham bagaimana seharusnya PS tersebut dilakukan.
“Kami menolak karena pihak PN Surabaya seharusnya memberikan surat kepada kami sebagai pemilik yang sah, tapi kenyataannya tidak ada,” ujar pria yang akrab disapa Hendra.
Selain memiliki sertifikat dan akta jual beli, Hendra menegaskan, kepemilikan lahan tersebut juga dikuatkan dari hasil putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor: 13/G/2021/PTUN Surabaya.
“Dalam perkara gugatan ini hakim seharusnya sudah menemukan adanya berbagai macam cacat formil. Pertama, gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium,” jelasnya.
“Kedua gugatan mengandung cacat osbcuur libel, dan ketiga gugatan tersebut tidak jelas. Maka gugatan tidak dapat diterima, seharusnya
hakim memberikan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard atau Putusan NO,” pungkasnya.
Artinya, putusan yang menyatakan, gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979
tanggal 7 April 1979.
Selanjutnya, imbuh Hendra, pihaknya akan melaporkan perkara ini ke Komisi Yudisial (YS) untuk turut andil memantau pengawasan, serta pemberantasan terhadap praktek-praktek mafia tanah yang memanfaatkan lembaga peradilan untuk memberikan legalitas kepada mafia tanah.
“Harapan kami, hal ini sebagai acuan. Bahwasanya kita tidak mau mafia tanah itu menjadikan peradilan sebagai tempat untuk mencari legalitas,” tegasnya.
