Tiga Tahun Sudah Keluar Perpres 80, Pembangunan Madura Tak Tampak

- Jurnalis

Kamis, 11 Agustus 2022 - 11:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption: rapat kerja dan dialog publik anggota Komisi V DPR RI (H. Syafiuddin).

Caption: rapat kerja dan dialog publik anggota Komisi V DPR RI (H. Syafiuddin).

Bangkalan || Rega Media News

Janji manis Pemerintah Pusat dalam Percepatan pembangunan Pulau Madura, sampai saat ini hanya hempasan belaka. Sudah tiga tahun terakhir keluar Perpres 80 tahun 2019, tentang percepatan pembangunan Gerbang Kertosusilo salah satunya termasuk Bangkalan, Madura, belum ada langkah jelas dari pemerintah.

Meskipun, anggota Komisi V DPR RI, H. Syafiuddin dari dapil Madura ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) mewanti-wanti pemerintah agar segera Perpres 80 tahun 2019 menjadi atensi prioritas pembagunan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pria yang akrab disapa abah Syafik ini mengatakan, Pemerintah selama ini menjawab ketersediaan anggaran sejak tahun 2019 hingga 2021, dialihkan pada penanganan Covid-19. Akibatnya minim anggaran karena harus di recofusing untuk kepentingan pandemi.

Akan tetapi menurutnya, pandemi sudah mulai berangsur membaik, sehingga anggaran sudah perlahan kembali normal. Contoh konkrit, pemerintah sudah membuat plan fokus pada pembangunan dan pembentukan Ibu Kota Nasional (IKN) di Kalimantan.

“Tapi kami berharap pemerintah melakukan pemerataan pembangunan ini tidak harus di monopoli salah satu daerah,” kata ketua DPC PKB Bangkalan pada acara Rapat Kerja dan Dialog Publik Komunitas Wartawan Bangkalan (KWB), Rabu (10/08/2022).

Baca Juga :  Korban Banjir Bangkalan Dapat Bantuan Dari SKK Migas PHE WMO

“Pembangunan IKN adalah sebuah kewajiban karena berbentuk undang-undang. Namun, bagaimana daerah yang tertinggal ini ?,” tandasnya.

Menurutnya, ada tiga pokok penting yang selalu digaungkan masyarakat Madura melalui Anggota DPR RI dari Dapil Madura, agar pembangunan madura segera terwujud.

“Pertama segera realisasikan Perpres 80 tahun 2019, kedua meminta pemerintah melakukan revisi skema pembiayaan percepatan pembangunan Madura, ketiga mendorong pemerintah menjadikan madura sebagai kawasan ekonomi khusus,” jelasnya.

Dikatakan Syafiuddin, Seharusnya pemerintah memiliki keseriusan setidaknya melakukan peletakan batu pertama pembangunan pelabuhan Tanjung Bulu Pandan. Sebagai bentuk keseriusan menindaklanjuti Perpres 80 tersebut.

“Walaupun pembangunannya dilakukan secara multi years contract,” katanya.

Kemudian Syafiuddin meminta pemerintah, melakukan revisi skema pembiayaan, dia mengatakan jangan hanya dibebankan pada perusahaan swasta. 

Seperti diketahui bersama, skema pembiayaan dalam perpres 80 hanya 16 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sementara pihak Swasta dibebankan 80 persen. Seharusnya Skema pembiayaan itu seimbang 50 persen APBN dan 50 persen dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). 

“Jika hal itu dipenuhi maka dampaknya sangat diyakini akan mendatangkan para investor,” jelasnya.

Syafiuddin juga menambahkan, pemerintah lebih bijak dan baik lagi apabila Madura dibuatkan regulasi undang-undang atau regulasi undang undang ekonomi khusus Madura. 

Baca Juga :  Uang Untuk Bangun Masjid Dicuri, Warga Meteng Lapor Polres Sampang

“Seperti di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bali yang sudah menjadi kawasan ekonomi khusus. Para investor tertarik melakukan investasi di NTB dan Bali. Karena disana memberi keringanan pajak serta daerah ekonomi khusus,” ucapnya.

Dia menekankan, masyarakat madura  sangat terbuka pada percepatan pembangunan Madura agar segera terealisasi. Sehingga pemerintah tidak hanya menyatakan harapan palsu pada masyarakat Madura. Dari beberapa mega proyek yang sudah direncanakan, belum satupun sejak keluar Perpres 80 ada tindakan nyata dari pemerintah.

“Seperti pembangunan pembanguan Indonesia Islamic Science Park (IISP), pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Bulupandan, pembangun Pelabuhan Tanjung Bulupandan, industri terpadu dengan Pelabuhan Tanjung Bulupandan, pembangun jalan Kecamatan Modung – Sreseh Sampang,” ungkapnya.

Kemudian, Madura Industrial Seaport City, reaktivasi jalur kereta api Kamal-Sumenep. Serta program se-Kawasan Gerbang Kertosusila, serta transportasi publik Gerbang Kertosusila.

“Tapi hal pokok yang tidak diinginkan oleh masyarakat Madura yaitu jangan sampai kultur dan kearifan lokal terkait kemaduraan tergerus, namun apabila berkaitan dengan pembangunan silahkan warga madura sangat terbuka,” pungkas Syafiuddin.

Berita Terkait

Cegah Disintegrasi, Kodim Pohuwato Gelar Komsos
281 Koperasi Merah Putih di Bangkalan Terbentuk
Kapolres Pastikan Keamanan Lapas Pamekasan Efektif
Tokoh Sampang Diminta Edukasi Bahaya Narkoba
Koperasi Mewujudkan Kesejahteraan Bersama
Ahli Waris Pebecak Sumenep Dapat Santunan JKM
Pemkab Sumenep Dorong Legalitas Usaha Rokok
Satu Perwira Polres Sampang Dimutasi

Berita Terkait

Jumat, 18 Juli 2025 - 21:47 WIB

Cegah Disintegrasi, Kodim Pohuwato Gelar Komsos

Jumat, 18 Juli 2025 - 17:58 WIB

281 Koperasi Merah Putih di Bangkalan Terbentuk

Jumat, 18 Juli 2025 - 10:22 WIB

Kapolres Pastikan Keamanan Lapas Pamekasan Efektif

Jumat, 18 Juli 2025 - 09:03 WIB

Tokoh Sampang Diminta Edukasi Bahaya Narkoba

Kamis, 17 Juli 2025 - 20:48 WIB

Ahli Waris Pebecak Sumenep Dapat Santunan JKM

Berita Terbaru

Caption: Dandim 1313 Pohuwato, Letkol Inf Madiyan Surya, (dok. regamedianews).

Daerah

Cegah Disintegrasi, Kodim Pohuwato Gelar Komsos

Jumat, 18 Jul 2025 - 21:47 WIB

Caption: Bupati Bangkalan pukul gong, sebagai tanda terbentuknya 281 Koperasi Merah Putih, disaat resepsi Hari Koperasi Nasional, (dok. regamedianews).

Daerah

281 Koperasi Merah Putih di Bangkalan Terbentuk

Jumat, 18 Jul 2025 - 17:58 WIB

Caption: Sargi, korban KDRT mengalami luka sobek dibagian leher akibat sayatan senjata tajam celurit, (dok. regamedianews).

Hukum&Kriminal

Kasus KDRT di Pangereman Sampang Buram

Jumat, 18 Jul 2025 - 15:22 WIB

Caption: Kapolres Pamekasan (AKBP Hendra Eko Triyulianto) bersama Kepala Lapas Pamekasan (Syukron Hamdani), saat meninjau situasi dan kondisi Lapas.

Daerah

Kapolres Pastikan Keamanan Lapas Pamekasan Efektif

Jumat, 18 Jul 2025 - 10:22 WIB

Caption: Bupati Sampang H.Slamet Junaidi bersama Forkopimda, saat konferensi pers usai pemusnahan barang bukti pidana yang inkrah, (dok. regamedianews).

Daerah

Tokoh Sampang Diminta Edukasi Bahaya Narkoba

Jumat, 18 Jul 2025 - 09:03 WIB