BANGKALAN,- Pemerintah Kabupaten Bangkalan melakukan Seremonial Penyerahan Simbolis Manfaat Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Para Petani se-Kabupaten Bangkalan melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2024.
Asisten Administrasi Umum di Sekretariat Daerah Bangkalan mewakili Pj. Bupati Bangkalan memimpin seremonial tersebut di Pendopo Pratanu Bangkalan pagi tadi, Rabu (13/11).
Dalam kegiatan ini, dr. Nunuk Kristiani, Sp.Rad selaku Asisten Administrasi Umum di Sekretariat Daerah didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Qory Yuniastuti serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura Indriyatno.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya dr. Nunuk Kristiani mengatakan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sangat bermanfaat untuk meningkatkan rasa aman saat bekerja. Selain itu juga memberikan rasa tenang bagi keluarga pekerja, karena ada kepastian jaminan sosial jika pekerja mengalami resiko kecelakaan kerja dan kematian.
“Kita patut bersyukur karena Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian dan juga BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura dapat memberikan perlindungan bagi pekerja rentan, petani,” ucap Nunuk
Indriyatno mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam mengupayakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para petani serta pekerja rentan.
“Saya kagum karena Pemerintah Kabupaten Bangkalan merupakan Kabupaten/Kota yang menerima DBHCHT 2023, namun bukan daerah penghasil tembakau dan keberlanjutan DBHCHT 2023 dalam perlindungan pekerja rentan dilanjutkan di DBHCHT 2024,” ungkapnya.
Dikatakannya, bahwa manfaat program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya untuk diri pekerja, tapi juga untuk ahli warisnya.
Dalam yang sama pula, Nunuk dan Indriyatno juga menyerahkan simbolis manfaat program jaminan kematian kepada 10 ahli waris penerima manfaat di Pendopo Pratanu Bangkalan. Seluruh ahli waris penerima manfaat mendapatkan sebesar Rp 42 juta.
“Ini bukti nyata negara hadir untuk melindungi setiap pekerja, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, serta mencegah potensi kemiskinan baru,” kata Indriyatno.
Indriyatno menambahkan, perlindungan bagi 18.000 petani di Bangkalan ini berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
“Dua program tersebut, manfaatnya bila peserta mengalami musibah kecelakaan kerja maka seluruh bea perawatan medis ditanggung penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan bila peserta meninggal dunia diberikan santunan sebesar Rp 42 juta untuk ahli warisnya,” kata Indriyatno
Lebih detail, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Bangkalan, Qory Yuniastuti menjelaskan, tujuan memberikan perlindungan kepada para petani sebagai pekerja rentan ini sebagai strategi jaring pengaman sosial pencegahan kemiskinan.
“Sebanyak 18.000 pekerja yang didaftarkan yang tersebar di 18 kecamatan di wilayah Kabupaten Bangkalan,” jelasnya.
Mereka diikutkan program JKK dan JKM selama 12 bulan terhitung mulai Januari sampai Desember 2024 dengan pembayaran iuran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2024.
“Program perlindungan bagi mereka ini sejalan dengan prioritas pusat dalam pemanfaatan DBHCHT TA 2024. Perlindungan ini sangat penting bagi pekerja dan juga keluarganya, sebab selain dapat memberikan rasa aman saat bekerja dan di saat tidak terduga, juga berfungsi sebagai salah satu strategi pencegahan kemiskinan selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” pungkas Qory.
