SKK Migas Jabanusa Ajukan Rekomendasi Fiskal Untuk Daerah Pesisir Jawa Timur
KOTA BATU • SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Offshore Jabanusa menggelar Rapat Kerja Stakeholder Daerah di Kota Batu, Jawa Timur.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Tata Kelola Energi dan Keseimbangan Fiskal Kabupaten/Kota Pesisir”.
Forum strategis ini bertujuan menyelaraskan tantangan operasional hulu migas dengan percepatan pembangunan di wilayah pesisir.
Acara ini dihadiri sejumlah kepala daerah dan pejabat penting. Diantaranya Bupati Pamekasan, Wakil Bupati Sumenep, Wakil Bupati Bangkalan, serta Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur.
Hadir pula Kabag Perekonomian dari Kabupaten Gresik dan Sampang, serta jajaran perwakilan KKKS yang beroperasi di wilayah lepas pantai (offshore) Jawa Timur.
Harmonisasi Industri dan Daerah Pesisir
Forum ini mendiskusikan pentingnya hubungan harmonis, antara keberlanjutan operasi migas lepas pantai dengan dukungan wilayah pesisir.
Aspek yang disorot meliputi dukungan sosial, ekonomi, hingga kelestarian lingkungan.
Para peserta menekankan perlunya penguatan formulasi distribusi nilai ekonomi.
Hal ini agar kontribusi dan daya dukung yang diberikan kabupaten/kota pesisir dapat lebih dihargai demi kelancaran operasional migas.
Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan menegaskan, komitmen industri hulu migas dalam memberikan dampak berganda (multiplier effect).
“Khususnya bagi daerah pesisir yang bersentuhan langsung dengan kegiatan lepas pantai,” ujarnya, Selasa (30/6/2026).
Anggono menjelaskan, kontribusi hulu migas tidak hanya diwujudkan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM).
“Tetapi juga melalui penciptaan nilai ekonomi yang mendukung pembangunan daerah,” imbuhnya.
Menurut Anggono, sinergi dan komunikasi yang konstruktif antara regulator, KKKS, dan pemerintah daerah adalah kunci utama.
“Tentu agar manfaat kegiatan hulu migas dapat dirasakan secara adil, proporsional, dan berkelanjutan,” tandasnya.
Dorong Respons Cepat Pemerintah Pusat
Sebagai solusi nyata, pertemuan tersebut menghasilkan dokumen rekomendasi kebijakan yang disepakati bersama untuk diserahkan ke pemerintah pusat.
Anggono menjelaskan, poin-poin yang dirumuskan merupakan langkah substantif demi keadilan fiskal daerah.
Terkait rekomendasi pertama yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan, Anggono menekankan pentingnya percepatan kajian dampak di lapangan.
“Daerah yang memikul risiko operasional dinilai layak mendapatkan perhatian fiskal lebih,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, pihaknya merekomendasikan kepada Kementerian Keuangan untuk mempercepat kajian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan pada daerah pesisir yang dekat dengan koordinat sumur produksi.
“Ini penting sebagai dasar tambahan alokasi DBH Migas,” jelas Anggono.
Ia juga menambahkan, jika aturan DBH saat ini belum bisa diubah, pemerintah pusat harus fleksibel menggunakan instrumen lain.
“Jika formulasi DBH tetap, kami mengusulkan optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD) lainnya, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) atau instrumen fiskal alternatif untuk akselerasi pembangunan pesisir,” imbuhnya.
Urgensi Integrasi Data Data Keseimbangan Fiskal
Sementara untuk rekomendasi kedua, Anggono menyoroti peran vital Kementerian ESDM dalam memfasilitasi data yang transparan dan akurat bagi daerah.
“Data ini bukan hanya soal angka produksi, melainkan juga dampak nyata di sekitar wilayah operasi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan, ketersediaan data ini akan membantu pengelolaan risiko investor, sekaligus menjadi basis kebijakan fiskal yang inklusif.
“Dengan indeks tersebut, Kementerian Keuangan dapat mengalokasikan DBH Migas secara lebih akurat dan inklusif bagi kabupaten/kota yang menjadi daerah penyangga,” tandasnya.
Melalui penyampaian rekomendasi ini, Anggono berharap, sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah tetap terjaga.
“Keselarasan kebijakan tata kelola energi dan fiskal, diharapkan mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir Jawa Timur,” pungkasnya.
✅ Penulis: Harry
✅ Editor: Redaksi
