Bandung, (regamedianews.com) – Koordinator Tenaga Penggerak Desa dan Kelurahan (TPD/K) se-Jawa Barat sambangi Kantor BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan sejumlah aspirasi, Jl. Surapati No.122, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Selasa (3/3/2020).

Dalam audiensinya tim TPD/K diterima baik Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Jawa Barat Uung Kusmana dan Sekretaris BKKBN Perwakilan Jawa Barat dan Kabid Adpin. 

Sementara perwakilan pengurus pusat Forum Komunikasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (FKPLKB) Indonesia di komandoi Tino Sanjaya serta Sekretaris Umum dan Bidang Kemitraan, Luthfi Sella, Selasa (3/3/2020).

Baca Juga :Ribuan Massa Dari Berbagai Pesantren Akan Gelar Aksi di Kantor DPRD Pamekasan

Tino Sanjaya menyampaikan, yang diinginkan TPD/K saat ini, adanya perubahan nomenklatur TPD/K menjadi PLKB Non PNS. Lantaran aturan tersebut masih jauh dari proses dan terhalang regulasi yang ada di Jawa Barat.  

“Sejak dilahirkannya TPD/K dari tahun 2010, contohnya saja untuk upah yang diberikan bersumber dari hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga kami belum bisa diberikan upah sesuai standar upah minimum Provinsi atau Kabupaten/kota,” cetus Tino.

Sementara itu, Kepala BKKBN Perwakilan Jawa Barat Uung Kusmana mengapresiasi perjuangan yang dilakukan TPD/K. “Kami sangat mendukung pergerakan seluruh keanggotaan TPD/K yang tergabung di Forum Komunikasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana Indonesia. Tentunya, tujuan mulia ini akan kami tindak lanjuti,” tutur Uung.

Baca Juga :Ribuan Massa Dari Berbagai Pesantren Akan Gelar Aksi di Kantor DPRD Pamekasan

Kedepan, pihaknya akan sesegera mungkin berkoordinasi dengan Gubernur dan Bapeda, agar yang di sedang diperjuangkan bisa terwujud. “Tentunya, untuk perubahan Nomenklatur TPD/K menjadi PLKB Non PNS sesuai instruksi dari Kepala BKKBN Republik Indonesia Hasto Wardoyo,” tandasnya.

Lebih lanjut Uung mengatakan, ia akan menginstruksikan Kepala OPD KB se-Jawa Barat untuk memberikan surat perjanjian kerja dan surat tugas kepada TPD/K dengan sebutan PLKB Non PNS. 

“Saya menyapaikan tupoksi TPD/K dalam program KKBPK yang sekarang berganti nama Bangga Kencana. Agar bekerja maksimal dan ikhlas untuk keberhasilan program KB di Jawa Barat. Karena Jawa Barat sebagai pilot project keberhasilan program KB di Indonesia,” pungkasnya. (agil)