Kekerasan Anak di Gorut Tinggi, Pemda Akan Tingkatkan Anggaran Dinas PPPA

- Jurnalis

Jumat, 19 Juli 2024 - 18:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption: ilustrasi.

Caption: ilustrasi.

Gorut,- Kasus kekerasan anak di Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) yang masih tinggi, mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Gorut, dengan akan meningkatkan anggaran pencegahan terhadap kasus kekerasan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gorut.

Hal ini, disampaikan langsung oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Gorut, Suleman Lakoro, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorut, saat disambangi awak media ini usai pelaksanaan kegiataan memperingati Hari Keluarga Nasional ke 31 Tahun 2024, di Kantor BKKBN Kabupaten Gorut, Jumat (19/07/2024).

Suleman mengakui, keterbatasan anggaran yang diberikan kepada Dinas PPPA Kabupaten Gorut, menjadi salah satu faktor tidak maksimalnya peran Dinas PPPA dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan anak dan perempuan di Gorut, khususnya kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Baca Juga :  Mantan Kades Bancelok Sampang Ditangkap Polisi

“Oleh karena itu, Insya Allah, tahun depan ini anggaran kita akan lebih luas lagi, Insya Allah kita akan push lagi dengan anggaran, sehingga penanganan-penanganan terhadap anak dan perempuan, Insya Allah bisa dilaksanakan dengan maksimal,” ujar Suleman.

Suleman mengatakan, faktor yang mempengaruhi tingginya kasus kekerasan anak di Gorut tinggi, selain belum maksimalnya peran Dinas PPPA akibat kekurangan anggaran, juga dipengaruhi oleh minimnya pendidikan soal keagamaan terhadap masyarakat.

“Kemudian, kondisi ekonomi masyarakat juga yang belum mampu menyediakan rumah yang memiliki kamar sesuai jumlah orang di dalam, harusnya anak-anak itu kalau sudah remaja kamarnya harus sudah terpisah dengan orang tua,” kata Suleman.

Baca Juga :  Pemda Jatim Didorong Terbitkan Regulasi Perlindungan Pekerja

Selanjutnya Suleman menyebutkan, faktor berikut yang mempengaruhi tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak, karena lingkungan yang tidak baik untuk perkembangan dan pertumbuhan anak, serta kemudahan saat ini dalam mengakses dan memanfaatkan internet lewat handphone.

“Sehingga secara mental, generasi muda ini yang seharusnya masih mengenyam pendidikan di sekolah, itu sudah terkontaminasi oleh budaya-budaya yang buruk. Sehingga, peran dari orang tua sangat dibutuhkan dalam mengawasi aktivitas anak-anak terutama di malam hari. Usahakan, sebelum kita tidur itu, kita kontrol dulu anak-anak,” pungkasnya.

Berita Terkait

Napi Narkotika Pamekasan Dibekali Penyuluhan Hukum
Ormas Madas Sentil Pelayanan RSUD Sampang
Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui
Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang
Video Bupati Sampang Dimanipulasi Oknum ‘Sebar Hoax’
Rumah Tahanan Sampang Over Kapasitas
Aktivis Minta Kejaksaan Periksa Anggaran Bimtek DPRD Gorut
Bupati Sampang Peduli Anak Hidrosefalus dan Disabilitas
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 Juni 2025 - 22:34 WIB

Napi Narkotika Pamekasan Dibekali Penyuluhan Hukum

Selasa, 3 Juni 2025 - 14:22 WIB

Ormas Madas Sentil Pelayanan RSUD Sampang

Senin, 2 Juni 2025 - 22:10 WIB

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui

Senin, 2 Juni 2025 - 14:03 WIB

Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang

Sabtu, 31 Mei 2025 - 23:03 WIB

Rumah Tahanan Sampang Over Kapasitas

Berita Terbaru

Caption: berlangsungnya penyuluhan hukum kepada warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan.

Daerah

Napi Narkotika Pamekasan Dibekali Penyuluhan Hukum

Selasa, 3 Jun 2025 - 22:34 WIB

Caption: Ketua Ormas Madas Sampang (Umar Faruk) saat diwawancara awak media usai audiensi dengan pihak RSUD dr.Mohamad Zyn Sampang.

Daerah

Ormas Madas Sentil Pelayanan RSUD Sampang

Selasa, 3 Jun 2025 - 14:22 WIB

Caption: Didampingi Sekda, Wabup Sampang pose bersama Wakil Ketua DPRD Sampang usai tanda tangani pengesahan dua Raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2024 dan Kawasan Tanpa Rokok.

Daerah

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui

Senin, 2 Jun 2025 - 22:10 WIB

Caption: Jakfar Sodiq  (jas hitam) bersama tokoh dan pemuda Sampang memberikan keterangan kepada awak media usai melaporkan akun Tiktok @faktapolitiktok.

Hukum&Kriminal

Akun ‘faktapolitiktok’ Dilaporkan Ke Polres Sampang

Senin, 2 Jun 2025 - 19:18 WIB

Caption: Kepala Diskominfo Sampang Amrin Hidayat menjelaskan hasil analisis teknis video hoax Bupati Sampang, (dok. regamedianews).

Daerah

Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang

Senin, 2 Jun 2025 - 14:03 WIB