SURABAYA,- Tim divisi paslon H.Slamet Junaidi-Ra Mahfud menyatakan kesiapannya, dalam menjalani sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebelumnya, Cabup-Cawabup Sampang berslogan Jimad Sakteh ini terseret dalam gugatan rivalnya, paslon KH.Muhammad bin Muafi – H.Abdullah Hidayat (Mandat).
Kendati demikian, gugatan paslon nomor urut 01 ke Mahkamah Konstitusi menyajikan narasi yang terkesan mendramatisir.
Hal ini ditegaskan salah satu kuasa hukum paslon Jimad Sakteh, Mohammad Sholeh, saat press conference, Selasa (07/01/25).
Ia mengungkapkan, bahwasanya paslon 01 tidak siap kalah, meskipun selisih 43.877 suara, namun tetap memaksa menggugat ke MK.
“Padahal sudah jelas, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b, tentang ambang batas selisih perolehan suara,” ujar Sholeh.
Dalam hal ini, agar pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara, paling banyak selisih 0,5%.
“Artinya, 0,5% x 633.087 total suara sah yaitu selisih 3.165 suara,” jelasnya kepada awak media, di salah satu rumah makan di Surabaya.
Disisi lain, narasi gugatan terjadinya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) tidak berdasar fakta, namun hanya asumsi belaka.
“Selain itu, termasuk tuduhan orang mati mencoblos itu tidak benar, faktanya orangnya masih hidup,” bebernya.
Bahkan, ungkap Sholeh, adanya tuduhan orang diluar pulau bisa mencoblos, faktanya memang saat Pilkada, pemilih tersebut ada di sampang.
Ada juga tuduhan anak kecil mencoblos itu juga tidak sesuai fakta, logikanya paslon 01 punya saksi.
“Jika tau ada anak kecil mencoblos, tentu saksi paslon 01 protes saat itu,” tandas lawyer yang bergelut di kota Pahlawan ini.
Menyikapi hal tersebut, tegas Sholeh, pihaknya akan menyiapkan dokumen dan bukti-bukti, bahwsanya Pilkada Sampang berjalan sesuai prosedur.
Namun meski demikian, pihaknya juga akan mempidanakan Penjabat (Pj) kepala desa yang mengeluarkan surat kematian.
“Padahal, itu kewenangan Dispendukcapil bukan Pj kades. Apalagi terdapat fakta orang masih hidup, dibuatkan surat kematian,” bebernya.
Sholeh menambahkan, adanya tuduhan paslon 02 (Jimad Sakteh) bisa menggerakkan aparatur pemerintahan, hal tersebut sangat tidak berdasar.
“Faktanya banyak bukti jika paslon 01 bersama Pj Bupati Sampang, artinya yang berpotensi bisa menggerakkan birokasi adalah paslon 01,” pungkasnya.
Oleh karena itu, berdasar argumentasi diatas, pihaknya optimis MK akan menolak permohonan paslon 01 dalam putusan sela.
“Dikarenakan selisih suara lebih dari 0,5%, serta argumentasi dalam permohonan kabur dan terkesan mengada-ada,” tandasnya.
