Ali Masykur Pastikan Penggabungan OPD Pamekasan Dikaji Mendalam
PAMEKASAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, memastikan proses pembahasan penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten setempat tidak tergesa-gesa.
Langkah ini guna memastikan restrukturisasi birokrasi tersebut, benar-benar memberikan dampak positif bagi sistem kerja dan pelayanan publik.
Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur menegaskan, pihaknya telah merencanakan pembentukan tiga Panitia Khusus (Pansus).
Keberadaan tiga pansus ini, agar kajian terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai penataan OPD dilakukan secara lebih mendalam dan komprehensif.
“Kita berupaya membentuk tiga pansus untuk membahas usulan raperda tersebut. Masa kerja pansus kurang lebih satu tahun,” ujar Ali Masykur, Rabu (25/2/2026).
Menurutnya, penataan OPD bukan sekadar persoalan merampingkan struktur atau mengurangi jumlah jabatan.
Lebih dari itu, pihaknya ingin mengkaji dampak jangka panjang terhadap penataan sumber daya aparatur dan kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Ia menekankan, beberapa poin penting dalam pembahasan tersebut, memastikan struktur baru mampu mempercepat kinerja pemerintahan.
Menjamin bahwa penggabungan tidak mengganggu akses dan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan birokrasi yang lebih responsif terhadap dinamika pembangunan daerah.
“Penataan OPD harus mempertimbangkan efektivitas kerja, sekaligus kepentingan masyarakat sebagai penerima layanan,” ujar Ali Masykur.
“Kami ingin memastikan penggabungan ini bukan sekadar pengurangan struktur, tapi benar-benar memperbaiki sistem kerja pemerintahan,” tandasnya.
Ali Masykur menambahkan, dengan masa kerja pansus yang mencapai satu tahun, ia berharap koordinasi antara legislatif dan Pemkab dapat menghasilkan struktur birokrasi yang adaptif dan efisien.
Rencana besar ini diharapkan menjadi titik balik bagi Pemkab Pamekasan, dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang ramping namun kaya fungsi.
“Sehingga, setiap kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah di masa depan,” pungkasnya. (krd)
