MBG Pamekasan Disorot: Menu Tak Layak, Izin Dapur Nihil
PAMEKASAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, tengah menjadi sorotan.
Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat mendesak perbaikan menyeluruh, terkait kualitas menu dan legalitas dapur penyedia.
Koordinator Forum LSM Pamekasan, Heru Budi Prayitno mengungkapkan, adanya ketidaksesuaian menu dengan standar kesehatan.
Salah satu temuan mencolok adalah menu nasi goreng yang diberikan untuk balita.
“Temuannya banyak di lapangan. Selain menu tidak layak, ada balita yang justru diberi nasi goreng,” ungkapnya.
“Ini tentu tidak sesuai dengan standar gizi yang diharapkan,” ujar Heru saat audiensi, Rabu (8/4/2026).
Tak hanya soal gizi, aspek sanitasi juga dipersoalkan.
Heru menyebut, masih banyak dapur produksi MBG belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Bahkan ada yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL),” imbuhnya.
Menanggapi kritik tersebut, Ketua Satgas MBG Pamekasan, H. Sukriyanto, mengakui kendala dalam proses distribusi memang masih ditemukan di lapangan.
Ia berkomitmen untuk memperketat pengawasan.
“Kami akan rutin turun ke lapangan minimal dua kali seminggu untuk memantau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tujuannya agar kesalahan distribusi bisa ditekan,” tegas Sukriyanto.
Pihak Satgas juga berencana memperkuat koordinasi dengan Korwil Badan Gizi Nasional (BGN), untuk mengevaluasi seluruh dapur yang beroperasi.
“Hal ini guna memastikan standar kualitas terpenuhi,” tandasnya.
Di sisi lain, Sukriyanto yang juga merupakan Wakil Bupati Pamekasan menyoroti adanya ketimpangan informasi di media.
Menurutnya, terkadang fakta di lapangan berbeda dengan apa yang diberitakan.
Untuk menghindari opini publik yang keliru, kedepan Pemkab Pamekasan akan lebih terbuka dan proaktif dalam memberikan konfirmasi kepada awak media.
“Kami akan lebih intens merangkul teman-teman media, agar informasi yang sampai ke masyarakat tetap berimbang dan sesuai fakta,” pungkasnya. (mms)
