Cegah Korupsi, Pemerintah Komitmen Perketat Pengawasan Program Strategis

JAKARTA • Pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional.

Langkah ini diambil guna memastikan seluruh kebijakan berjalan akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).

“Semangatnya kita, kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini,” tegasnya kepada awak media.

Ia menuturkan, penguatan pengawasan ini berlaku bagi seluruh program pemerintah. Seluruh kementerian dan lembaga wajib menjalankan programnya dengan transparansi tinggi.

Untuk mendukung hal itu, kata Prasetyo, pemerintah memaksimalkan fungsi badan pengawasan yang ada.

Salah satu instrumen utama yang didorong peranannya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Sesungguhnya kan seluruh program pasti harus dilakukan pengawasan ya, seperti BPKP ini kan adalah audit internal keuangan pemerintah,” ujarnya.

Prasetyo menambahkan, pengawasan terhadap seluruh proses di kementerian dan lembaga rutin dilakukan untuk meminimalkan potensi penyimpangan anggaran.

Selain pengawasan institusional, ia mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung dalam melakukan monitoring.

“Beliau secara berkala mengevaluasi pelaksanaan program-program prioritas,” ungkapnya Prasetyo.

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden rutin menerima laporan perkembangan dari setiap lini kementerian.

Prasetyo menegaskan, hal ini dilakukan demi memastikan target pembangunan nasional tercapai tepat waktu dan tepat sasaran.

“Beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, memang rutin seluruh program, seluruh kementerian dilakukan monitoring, dilakukan evaluasi,” pungkasnya.

✅ Penulis: Red
✅ Editor: Redaksi