Pemerintah Tata Ulang Program MBG

JAKARTA • Pemerintah bergerak cepat mematangkan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, penataan menyeluruh terhadap program ini akan dikebut dalam waktu secepat-cepatnya.

Langkah ini diambil demi memastikan program prioritas tersebut berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan berkualitas tinggi bagi masyarakat.

“Kita menyepakati bersama-sama bahwa kita butuh penataan menyeluruh dari program MBG ini. Kalau bicaranya waktu, tentu secepat-cepatnya,” ujar Prasetyo usai rapat koordinasi di Jakarta, Kamis (11/06/2026).

Aturan Main SPPG: Tak Pandang Bulu

Dalam pertemuan yang dipimpin Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan tersebut, pemerintah menekankan pentingnya standarisasi operasional.

Seluruh proses di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) yang ketat.

Prasetyo mengingatkan, siapa pun di balik kepemilikan SPPG tidak akan mengubah ketegasan aturan yang berlaku.

“Bukan siapa pemiliknya, tetapi lebih kepada yang tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main atau melanggar SOP yang sudah ditetapkan,” tegas Prasetyo.

Prioritas Daerah 3T dan Kelompok “3B”

Kabar baiknya, pemerintah sepakat untuk segera memprioritaskan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Langkah tersebut diambil agar masyarakat di pelosok nusantara bisa secepatnya merasakan manfaat program.

“Ada permohonan yang menurut kami bagus untuk segera diprioritaskan di daerah 3T,” ungkap Prasetyo.

Selain perluasan wilayah, fokus intervensi gizi juga diintensifkan bagi kelompok rentan yang disebut “3B”. Kelompok ini mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah lima tahun (balita).

Dalam dua minggu terakhir, terjadi lonjakan signifikan pada jumlah penerima manfaat dari kelompok 3B tersebut.

Penataan Ketat Bikin Anggaran Lebih Hemat

Menariknya, evaluasi total ini diprediksi mampu menekan penggunaan anggaran negara secara signifikan tanpa mengurangi kualitas layanan.

Saat ini, pihak Istana tengah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghitung ulang efisiensi tersebut.

“Dari hasil perhitungan, kita meyakini bahwa akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program Makan Bergizi Gratis ini,” pungkas Prasetyo.

Diawasi Ketat Setiap Hari

Pemerintah berkomitmen agar program ini tidak sekadar menjadi wacana, melainkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Proses pengawasan, perbaikan, dan monitoring dipastikan berjalan setiap hari.

✅ Penulis: Red
✅ Editor: Redaksi