PAMEKASAN • Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Puri Bunda Madura, diterpa isu miring terkait dugaan malapraktik.

Tudingan ini mencuat, dalam penanganan medis terhadap seorang pasien perempuan berinisial QQ (29), warga Kecamatan Pakong.

Polemik semakin memanas setelah beredar kabar, rumah sakit sengaja menutup-nutupi pelayanan medis kepada publik.

Baca Juga :STAI Al-Mujtama Pacu Mutu Jurnal Menuju Akreditasi Global

Isu tersebut muncul, karena pihak rumah sakit menolak memberikan dokumen rekam medis lengkap milik QQ kepada seorang pria yang datang berkunjung.

Pria tersebut memang membawa surat kuasa, namun nama pemberi kuasa di dalam surat adalah seorang laki-laki.

Padahal, dokumen yang diminta milik QQ yang jelas-jelas seorang perempuan. Selain itu, permintaan tersebut hanya disampaikan secara lisan.

Baca Juga :STAI Al-Mujtama Pacu Mutu Jurnal Menuju Akreditasi Global

Tak ingin isu terus bergulir, manajemen RSIA Puri Bunda Madura buka suara melalui konferensi pers, pada Senin (29/6/2026).

Pihak rumah sakit membantah dan menegaskan, tuduhan malapraktik tersebut sama sekali tidak benar.

Kuasa Hukum RSIA Puri Bunda Madura, Moh. Taufik, memastikan seluruh proses persalinan berjalan lancar dan sukses.

“Ibu dan bayinya dalam kondisi sehat. Saat ini mereka sudah pulang ke rumah untuk pemulihan,” ujarnya.

Taufik juga meluruskan alasan rumah sakit menolak memberikan dokumen rekam medis kepada pria yang datang tersebut.

Menurutnya, rumah sakit wajib melindungi data pasien sesuai UU Nomor 17 Tahun 2023.

“Dalam hal ini tentang Kesehatan dan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022,” jelas Taufik.

Dalam aturan tersebut, rekam medis lengkap bersifat rahasia dan tidak boleh diserahkan kepada sembarang orang tanpa persetujuan tertulis pasien.

“Apalagi, pasien QQ adalah orang dewasa yang berada dalam kondisi sadar, sehingga hak penuh atas data medis ada pada dirinya,” imbuhnya.

Taufik memastikan, tindakan medis pada 15 Juni 2026 lalu sudah sesuai SOP, dan mendapat persetujuan keluarga (informed consent).

“Kami tegaskan tidak ada malapraktik. Semua pelayanan sesuai standar profesi dan ketentuan hukum berlaku,” pungkasnya.

✅ Penulis: Marshelina
✅ Editor: Redaksi