PAMEKASAN • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat agar lebih terbuka terkait Rencana Anggaran Biaya (RAB) program revitalisasi sekolah.

​Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan, Rosyid Fansori, menilai keterbukaan data sangat penting agar setiap proyek pembangunan gedung sekolah dapat diawasi secara maksimal oleh publik dan legislatif.

​“Kami minta transparansi data ini benar-benar dijaga di lapangan,” ujarnya, pada Senin (28/09/2026).

​Ia menjelaskan, kucuran dana revitalisasi sekolah disalurkan secara bertahap.

Dengan skema tersebut, target penyelesaian fisik bangunan juga menyesuaikan dengan tahapan pencairan anggaran yang berlaku.

​“Untuk tahap awal, informasinya cair sekitar 75 persen dengan estimasi waktu pengerjaan 100 hari kerja sesuai Surat Perintah Kerja,” terang Rosyid.

​Seluruh rangkaian proyek fisik revitalisasi ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir Desember 2026 mendatang.

​Meski demikian, rincian data mengenai jumlah sekolah penerima bantuan serta progres pengerjaan di lapangan masih harus dikoordinasikan langsung dengan pihak dinas terkait.

​Ruang lingkup program revitalisasi tahun ini tidak hanya berfokus pada jenjang sekolah dasar dan menengah pertama.

“Pemerintah turut mengalokasikan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi lembaga pendidikan anak usia dini,” ungkapnya.

​Rosyid menceritakan, pihaknya sempat menemui kendala teknis ketika melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah titik sasaran program.

​“Saat sidak, kami kesulitan mengukur kualitas pekerjaan karena dokumen RAB belum bisa ditunjukkan,” ungkapnya.

​Berbagai alasan kerap disampaikan pengelola di lapangan, mulai dari dokumen tertinggal di rumah hingga alasan menunggu izin konfirmasi dari dinas.

​Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu menegaskan, dokumen RAB wajib dipegang oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan agar pelaksanaan fisik sesuai dengan spesifikasi teknis kementerian.

​“Keterbukaan ini penting agar kualitas bangunan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

​Kegiatan peninjauan mendadak yang dilakukan oleh para legislator sengaja digelar tanpa ada pemberitahuan awal kepada pihak sekolah maupun instansi terkait.

​Langkah tersebut diambil agar dewan bisa melihat langsung kondisi riil di lapangan tanpa ada rekayasa.

​Dalam agenda sidak sebelumnya, Komisi IV sempat mendatangi beberapa lokasi seperti SDN Pangtonggal 2 dan SDN Tanjung 1 yang berada di wilayah Kecamatan Pademawu.

​Pihaknya berharap para pengelola satuan pendidikan kedepan lebih kooperatif dengan menyiapkan seluruh dokumen pendukung saat dikunjungi tim pengawas.

​“Pengawasan tidak boleh hanya menilai bentuk fisiknya saja, tetapi juga harus memastikan kesesuaian anggaran,” pungkas Rosyid.

✅ Penulis: Marshelina
✅ Editor: Redaksi