KPK, Anggota DPRD Malang Sudah Tersangka, Secepatnya Parpol Adakan PAW

0
293
Wajah Sebagian Anggota DPRD Malang yang Terjerat kasus Korupsi

Jakarta, (regamedianews.com) – Sejauh ini, dari total 45 anggota DPRD Malang, sudah 41 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Tersisa empat anggota DPRD Malang yang akan menjalankan roda pemerintahan.

Agus Rahardjo Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak ‎Partai Politik (Parpol) segera melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap kadernya yang terlibat dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Malang tahun 2015.


“Sejauh ini, sudah ada 41 anggota DPRD Malang yang merupakan kader parpol ditetapkan sebagai tersangka. Awalnya, KPK hanya menetapkan 19 anggota DPRD Malang menjadi tersangka. Setelah dilakukan pengembangan, ada 22 anggota DPRD lainnya yang diduga terlibat,” imbuhnya.

Agus berharap, mudah-mudahan kekosongan itu tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan Ia menghimbau terhadap semua parpol, apabila sudah begitu tersangka, partai langsung memecat, langsung PAW kan. kalau kemudian‎ partai melakukan itu, ya kekosongan kekuasan itu tidak terjadi.

“Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kan telah melak‎ukan langkah kedepan agar tidak ada kekosongan kekuasan di DPRD Malang. Salah satunya yakni, dengan mengeluarkan diskresi,” kata Agus di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (04/09/2018).

Agus juga menjelaskan, 22 anggota DPRD Malang tersebut diduga menerima hadiah atau janji (suap) sebesar Rp12,5 hingga Rp50 Juta terkait pembahasan APBD-P Malang tahun 2015 dari Wali Kota non-aktif Malang, Moch Anton. Ia juga mengatakan kasus yang menjerat anggota dewan itu dikarenakan menerima suap, dan juga diduga menerima gratifikasi terkait persetujuan penetapan Rancangan Perda Kota Malang tentang APBD-P tahun 2015‎.

“22 anggota DPRD Malang tersebut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Unang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” pungkasnya. (rud)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here