Bangkalan, (regamedianews.com) – Puluhan massa yang mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Bangkalan, melakukan aksi demostrasi didepan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawslu) setempat, Rabu (13/3/2019).
LIRA menuntut Bawaslu Bangkalan untuk serius dan tegas menangani kasus dugaan kampanye terselubung yang dilakukan anggota Komisi 8 DPR RI, KH. Dja’far Shodiq.
Sebelumnya, Dja’far Shodiq menjadi narasumber sosialisasi RUU Perlindungan Anak dan Perempuan, RUU Peksos dan RUU Verval Data Kemiskinan, pada Minggu 10 Maret 2019 kemarin, bertempat di aula PKPRI Bangkalan.
Tak ayal, Pada kegiatan sosialisasi itu terselip alat peraga kampanye (APK) berupa stiker milik KH. Dja’far Shodiq sebagai calon legislatif (caleg) DPR RI Dapil XI Jawa Timur wilayah Madura, didalam kotak snack peserta sosialisasi.
Oleh karena itu, LIRA meminta kepada Bawaslu Bangkalan mengusut tuntas kasus tersebut. Karena laporannya pada Senin (11/3/2019) lalu sudah menyertakan barang bukti.
Ketua LIRA Bangkalan Amir Mahrus saat orasi menegaskan, pejabat negara tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
“Sosialisasi itu difasilitasi negara, maka jangan digunakan untuk kampanye, untuk kepentingan pribadi”, teriaknya didepan kantor Bawaslu.
Amir juga mengatakan, apalagi kegiatan tersebut melibatkan pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) di Kabupaten Bangkalan.
“Kami minta tangani dengan serius kasus itu, panggil pihak-pihak terkait, panggil koordinator pendamping PKH di Bangkalan”, terangnya.
Ia juga menjelaskan, bahwa kampanye dengan menggunakan fasilitas negara itu melanggar UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 283 ayat 1 dan 2. Dan melanggar Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 tahun 2018, tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 64 ayat 1 dan 2.
“Itu tidak benar kan, karena kegiatan itu didanai APBN dari kementrian. Maka Bawslu harus menindak tegas”, tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan Ahmad Mustain Saleh mengatakan, sudah meregister laporan dari LSM LIRA terkait kasus tersebut. Selain itu pihaknya juga sudah mengantongi bukti-bukti dan saksi.
“Syarat formil dan materil sudah terpenuhi, Bawaslu punya waktu 14 hari untuk memproses”, ujarnya. (sfn/tfk)
