Aceh Selatan, (regamedianews.com) – Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan, H.Nasjuddin mendampingi Komisi II DPRA dalam rangka kujungan kerja dan sekaligus pengawasan terhadap pembangunan dan program yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Selatan pada Jum’at (05/06/20).

Kehadiran Komisi II DPRA di Aceh Selatan, juga ikut dihadiri Asisten II, Kadishub, Kadislakan dan Kadis PUPR. Komisi II DPRA diketuai oleh Irfanusir dari PAN, dengan sejumlah anggota lainya seperti, Syafrijal dari Partai PNA, Herman dari Partai Demokrat, Zaini Bakri dari Partai PPP, Ridwan dari Partai PDI Perjuangan dan Rizki dari Partai Golkar mereka hadir ke Aceh Selatan dalam rangka kunjungan kerja sekaligus pengawasan. 

“Titik fokus kehadiran Komisi II DPRA Propinsi Aceh itu, adalah peninjauan pelabuhan penyeberangan Labuhan Haji dan PPI yang letaknya berseberangan di lokasi yang sama,” terang Kabag Humas Setdakab Aceh Selatan, Drs Ramli Tanjung kepada awak media, jum’at (05/06).

Melihat bagaimana kondisi pelabuhan penyeberangan yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan, serta dikhawatirkan akan lebih parah lagi jika dibiarkan. Komisi II DPRA menawarkan beberapa solusi.

“Batu penahan ombak yang ada dilokasi pelabuhan yang mengarah ke TPI di pindahkan kearah laut atau batu penahan ombak yang ada dibuka dengan jarak 10 m agar ketika ombak pasang naik, tidak lagi mengarah ke pelabuhan Kapal Feri dan ini akan menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk penyelamatan pelabuhan Kapal Feri,” sambung Ramli Tanjung.

Selanjutnya tim Komisi II DPRA dan Pemerintah Daerah, meninjau lokasi PPI dimana bangunan yang dijadikan pajak ikan tidak berfungsi sepenuhnya karena masyarakat lebih memilih menempati lokasi di luar pajak ikan yang ada.

Harapan tokoh masyarakat Labuhanhaji kepada tim Komisi II DPRA, meminta agar bangunan tersebut dindingnya di buka agar bisa dimanfaatkan. 

Selanjutnya tim Komisi II DPRA yang didampingi Sekda meninjau lokasi perencanaan pembangunan TPI di Kuala Tuha Kecamatan Kluet Selatan. 

Menurut Plt Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran yang disampaikan melalui Kadislakan, kluet raya butuh satu pelabuhan yang bisa dimanfaatkan nelayan, selama ini para nelayan tradisional menambatkan sampannya ditempat tempat yang dirasa aman.

“Namun bila ada pelabuhan para nelayan tidak bersusah payah lagi untuk menambatkan sampan mereka, sementara pelabuhan yang ada di Pasie Kuala Ba’u, tidak berfungsi selayaknya seperti pelabuhan nelayan,” ungkapnya.

Oleh karena itu Plt Bupati Tgk Amran, sangat berharap agar Pelabuhan di Kuala Tuha bisa direalisasikan dengan segera pembangunanya.

Sementara itu kabid pengairan PUPR, Rima eved St.MSP,  kepada tim Komisi II DPRA menyampaikan, untuk pembangunan penambahan tanggul yang sudah ada, pihak PUPR sudah mengusulkan anggaran untuk tahun 2021 pembangunan jeti sebesar 6,4 M dengan volume sepanjang 150 m.

“Secara teknis dengan penambahan 150 m ini mudah mudahan Kuala ini bisa dimanfaatkan oleh nelayan sebagai pelabuban sementara dan memungkinkan bagi para nelayan untuk lebih meningkatkan usaha mereka, misalnya untuk memiliki boot,” pungkasnya.

Sementara itu dari Banda Aceh diterima informasi melalui adc Plt Bupati Tgk.Amran, Jumat (05/06), menerima sebanyak 200 keping bronjong dari Dinas Pengairan Provinsi ini adalah merupakan hasil tindak lanjut kunjungan Kadis Pengairan Ir.Mawardi ke Aceh Selatan beberapa hari lalu tepatnya pada hari sabtu 30 mei 2020 pungkas Kabag Humas. (Asmar Endi)