Aceh Selatan || Rega Media News
Anak merupakan potensi yang sangat penting, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional.
“Sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh,” ujar Bupati Aceh Selatan Tgk Amran, Deklarasi dan sosialisasi kota layak anak, Selasa (08/06/21).
Menurutnya, SDM berkualitas tidak dapat lahir secara alamiah, apabila anak dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan, maka mereka akan menjadi beban pembangunan
“Karena akan menjadi generasi yang lemah, tidak produktif dan tidak kreatif. Selain itu dalam proses tumbuh anak memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi agar berkembang secara optimal,” ungkapnya.
Berkembangnya, lanjut Tgk Amran, baik kebutuhan fisik, kebutuhan sosial dan psikologi serta lingkungan yang mendukung berkembangnya semua potensi yang dimilikinya.
“Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,” sebutnya.
Tgk Amran menjelaskan, tanggungjawab perlindungan anak diberikan kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
“Untuk itu Kebijakan kabupaten/kota layak anak adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen,” tandasnya.
Selain itu juga, imbuh Tgk Amran, sumberdaya pemerintah dan dunia usaha dalam rangka memenuhi hak-hak anak yang terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
“Dengan lahirnya kebijakan kota layak anak diharapkan dapat menciptakan keluarga yang sayang anak, gampong layak anak, kecamatan dan kabupaten layak anak,” ucapnya.
Hal itu, kata Tgk Amran, sebagai pra syarat untuk memastikan bahwa anak tumbuh dan berkembang dengan baik, terlindungi hak nya, dan terpenuhi kebutuhan pisik dan psikis nya.
“Untuk itu, saya berharap supaya program kabupaten/kota layak ini khususnya di Kabupaten Aceh Selatan merupakan tugas berat yang harus kita dukung dan kita upayakan bersama-sama,” tegasnya.
Sementara kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) selaku koordinator agar dapat melakukan koordinasi dengan semaksimal mungkin.
“Koordinasinya, baik dengan dinas instansi terkait termasuk dinas instansi vertikal, dengan masyarakat dan pihak dunia usaha,” ujar orang nomor satu dilingkungan Pemkab Aceh Selatan ini.
Karena tiga elemen ini, pungkas Tgk Amran, merupakan penentu keberhasilan program ini, pemerintah tidak akan berhasil secara maksimal tanpa dukungan masyarakat dan dunia usaha.
