Puluhan Warga Geruduk Kantor DPMK Keerom

Keerom || Rega Media News

Puluhan warga dari Kampung Yammua Arso 6, Distrik Arso Barat, beramai-ramai mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Keerom, Papua, Senin (22/11/2021).

Tujuan kedatangan puluhan warga ini, untuk mengajukan protes terhadap hasil penjaringan Bakal Calon (Balon) pemilihan Kepala Kampung Yammua Arso 6, yang dinilai tidak transparansi oleh sejumlah Balon dan para pendukungnya.

Hal ini seperti yang diungkapkan salah satu Balon, Efradus Bosayur, kepada regamedianews.com, saat usai mengikuti aksi protes tersebut, di Kantor DPMK Kabupaten Keerom.

“Kami ini sudah mengikuti tes tertulis pada tanggal 5 November 2021, yang menjadi tuntutan kami sekarang ini, kami meminta hasilnya, nilai hasil tes. Sampai sekarang hasil tes itu belum sampai di kami 7 bakal calon ini,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, dalam surat Bupati Keerom, nomor 141.2/2196/Bup, tentang Hasil Seleksi Tertulis Bakal Calon Kampung Yammua Distrik Arso, tidak disebutkan dengan jelas siapa Balon yang digugurkan dan diloloskan ke tahap selanjutnya.

“Tetapi dinyatakan di dalam keputusan panitia kepala kampung ini, bahwa nomor satu sampai dengan nomor 5, dinyatakan lulus dan nomor 6 sampai 7 dinyatakan gugur,” jelasnya.

Diharapkannya, nilai hasil tes tertulis diserahkan kepada seluruh Balon, dan surat Bupati Keerom tentang hasil penjaringan tes tertulis pada 5 November 2021, diperjelas siapa yang digugurkan dan diloloskan ke tahap selanjutnya.

“Saya pribadi mengharapkan hasil test itu harus ada, supaya kita tidak berbuat hal-hal yang tidak diinginkan kita semua. Kalau hasil tes itu sudah kami terima, maka kami akui itu. Bahwa, kami gugur dan hasil tesnya ada. Kami minta surat Bupati itu harus jelas, agar kami mengerti,” tutupnya.

Sementara itu, Plt. Kepala DPMK Kabupaten Keerom, Arbian Siagian, saat diminta klarifikasi hal ini menerangkan, semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat itu, akan ditindaklanjuti oleh pihaknya ke Bupati Keerom.

“Masalah puasnya seseorang itu relatif, tapi apapun ceritanya, ini birokrasi pemerintahan, aspirasi itu harus kita dengar. Nanti yang mereka minta itu, nanti kita sampaikan kembali ke Pak Bupati,” ungkapnya.