Pekerja SPPG Pamekasan Minta Program MBG Berlanjut!
PAMEKASAN • Sebanyak 7.000 pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Aliansi Masyarakat Pamekasan Bangkit Bersama (AMPBB) aksi demo ke Kantor DPRD setempat, Kamis (2/7/2026) pagi.
Massa yang datang dengan satu misi: mengawal agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pamekasan tidak dihentikan.
Bagi mereka, program MBG bukan sekadar urusan isi piring, melainkan urusan isi dompet dan keberlangsungan dapur ribuan keluarga.
MBG Jadi Penyelamat Ekonomi Rakyat
Aksi berjalan tertib dengan orasi yang bergantian dari atas mobil komando. Perwakilan massa menegaskan pentingnya program ini bagi roda ekonomi arus bawah.
“Program ini sudah menghidupi ribuan keluarga. Ada tukang masak, pemasok cabai, hingga sopir. Kalau MBG berhenti, dapur kami yang mati,” tegas Koordinator Aksi, Khairul Kalam.
Tiga Pimpinan Pamekasan Langsung Turun Tangan
Merespons aksi damai tersebut, tiga pimpinan tertinggi Kabupaten Pamekasan langsung turun ke lapangan untuk menemui massa di depan pagar DPRD.
Wakil Bupati Pamekasan Sukriyanto, yang juga sebagai Ketua Satgas MBG, langsung memberikan jaminan teknis di hadapan para pekerja.
“Kami tidak akan hentikan MBG selama mitra menjaga kualitas dan kooperatif. Masalah perizinan, itu jadi urusan kami,” ujarnya.
Target Bupati: Jadi Mesin Pengentas Pengangguran
Sementara Bupati Pamekasan Kholilurrahman, juga memberikan pandangan terkait masa depan program ini di wilayahnya.
Ia ingin dampak ekonomi MBG, bisa meluas dan dirasakan oleh seluruh lapisan sektor usaha lokal.
“Harapan saya, MBG ini menjadi mesin ekonomi Pamekasan. Libatkan petani kita, UMKM kita, dan tenaga kerja kita untuk menurunkan angka pengangguran,” tuturnya.
DPRD Siap Kawal hingga ke Pusat
Di sisi lain, Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur, mendukung penuh visi Bupati. Pihaknya siap menjadikan MBG sebagai instrumen resmi daerah.
“Kami di DPRD sepakat menjadikan MBG sebagai instrumen resmi menekan angka pengangguran. Aspirasi ini akan langsung kami bawa ke pusat,” tegasnya.
Berakhir Damai dengan Kesepakatan Tertulis
Tak sekadar berjanji di jalanan, perwakilan massa kemudian diundang masuk ke Kantor DPRD Pamekasan.
Di sana, Bupati, Ketua Satgas MBG, Ketua DPRD, serta seluruh pimpinan fraksi menandatangani dokumen kesepakatan bersama.
Dokumen tersebut menjadi bukti hitam di atas putih, atas komitmen pemerintah daerah untuk mengawal dan memperluas program MBG.
“Tuntutan 7.000 massa hari ini tidak hanya didengar, tapi diikat dengan komitmen tertulis,” pungkas Ali Masykur.
✅ Penulis: Marshelina
✅ Editor: Redaksi
