Bangkalan || Rega Media News
Pemerintah Kabupaten Bangkalan menangkan perkara Gugatan Penggantian Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Penetapan Nomor 22/PENDIS/2021/PTUN. Sby Tanggal 3 Maret 2021 telah memenangkan Bupati Bangkalan sebagai tergugat atas perkara Nomor 22/G/2021/PTUN.Sby yang didaftarkan pada Tanggal 23 Februari
2021.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Salinan Penetapan telah diterima oleh Bupati Bangkalan pada Hari Senin, 8 Maret 2021,” kata Bupati melalui realease dari Kepala Dinas Kominfo Bangkalan Agus Zein, Senin (08/03/21) kemarin.
Menurutnya, adanya gugatan hukum ke PTUN Surabaya terhadap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, membuktikan bahwa masyarakat Bangkalan telah bertambah kritis dalam menyikapi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
“Sangat menghargai upaya hukum yang dilakukan penggugat sebagai pilihan untuk menguji kebenaran dan cara mendapatkan keadilan. Hal ini menandakan demokrasi dalam praktek pemerintahan di Kabupaten Bangkalan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Dengan dirilisnya penjelasan ini berbagai informasi dan berita di media sosial maupun di media online lainnya yang menjelaskan bahwa Surat Bupati Bangkalan Nomor 141/302/433.110/2021 tanggal 19 Februari 2021 batal dan tidak sah adalah tidak benar atau hoax.
“Kami meminta kepada seluruh pihak terkait dengan obyek perkara agar kembali fokus bekerja mempersiapkan seluruh tahapan dan proses pemilihan kepala desa dengan baik dan benar,” pungkas Ra Latif.
