Pamekasan,- Komisi II DPRD Pamekasan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan Sistem Industri Hasil Tembakau (SIHT) di Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan, Senin (27/10/25).
Sidak dilakukan untuk meninjau langsung progres pembangunan, karena sejak awal dinilai lamban dan belum menunjukkan hasil signifikan.
Proyek yang dikerjakan sejak tahun 2023 tersebut, hingga kini belum rampung sepenuhnya, meski telah menyerap anggaran cukup besar.
Hasil pantauan di lapangan, anggota Komisi II menemukan sebagian besar pekerjaan masih tahap penyelesaian.
Beberapa bagian, seperti penambahan gudang dan proses pengeboran masih berlangsung, sementara pembangunan musala bahkan belum dimulai.
Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Salman Alfarisi menegaskan, sidak ini untuk memastikan kejelasan progres.
Sekaligus, menilai efektivitas pelaksanaan program yang menjadi bagian dari pengembangan sektor industri tembakau daerah.
“Penyidakan langsung ini, karena kami ingin memastikan seberapa jauh pengerjaan pembangunannya,” ujar Salman.
Pihaknya menargetkan program pembangunan tersebut cepat selesai, bisa difungsikan sesuai rencana, dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Bukan hanya sekadar membangun, tetapi juga harus tepat sasaran dari sisi fungsi dan manfaatnya,” tegas Salman.
Pihaknya berharap agar proyek itu segera rampung dan dapat difungsikan Disperindag, sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaannya.
“Kami menargetkan awal tahun depan Disperindag sudah bisa melakukan launching, dan fasilitas di area SIHT sudah bisa difungsikan sesuai target awal,” tambahnya.
Sementara itu, berdasarkan catatan yang dihimpun, proyek yang sudah berjalan hampir tiga tahun ini sempat mengalami pergantian pelaksana tender.
Kondisi tersebut, dinilai turut berpengaruh terhadap kelambatan penyelesaian pekerjaan di lapangan.
Komisi II menilai, program sebesar SIHT seharusnya mampu menunjukkan progres yang lebih jelas dan terarah, mengingat tujuannya untuk mendukung tata niaga hasil tembakau di Pamekasan.
Salman menambahkan, peninjauan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memastikan agar pembangunan tidak sekadar menjadi proyek.
“Tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal,” pungkas politisi Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut.
Penulis : Kurdi
Editor : Redaksi
