SAMPANG • Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD Kabupaten Sampang terus memperkuat komitmen tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Langkah nyata ini dibuktikan melalui gelaran Rapat Paripurna di Ruang Graha Paripurna, pada Rabu (24/6/2026).

Rapat tersebut fokus pada agenda krusial: membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Baca Juga :Sambut Hari Bhayangkara: Polres Sampang Kenang Jasa Pahlawan

Evaluasi ini menjadi momentum penting untuk mengukur efektivitas pembangunan daerah.

Hadir dalam paripurna unsur Forkopimda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta jajaran anggota dewan.

Rapat paripurna tersebut, sekaligus mempertegas fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan.

Baca Juga :Sambut Hari Bhayangkara: Polres Sampang Kenang Jasa Pahlawan

Tiga Agenda Utama Dalam Satu Forum

Rapat paripurna kali ini langsung mengupas tiga agenda strategis sekaligus untuk efisiensi dan efektivitas kerja daerah.

• Nota Penjelasan Raperda:
Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025.

• Pembentukan Pansus BPK:
Pengumuman nama-nama Panitia Khusus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan.

• Aspirasi Rakyat:
Penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Sampang.

Pemkab Kejar Transparansi Penuh

Wakil Bupati Sampang KH. Achmad Mahfud menegaskan, pembahasan ini adalah pilar penting demi mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Ia mengungkapkan, evaluasi anggaran tahun lalu sangat dibutuhkan, agar setiap rupiah yang keluar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kami berharap terbangun sinergi yang kuat bersama DPRD, demi mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.

Wakil Bupati yang akrab disapa Ra Mahfud ini menambahkan, kekompakan antara eksekutif dan legislatif adalah kunci utama.

“Sinergi ini memastikan semua program kerja berjalan sesuai rel yang direncanakan,” tandas orang nomor dua di lingkungan Pemkab Sampang ini.

Respons Cepat Legislatif

Di sisi lain, Ketua DPRD Sampang H. Rudi Kurniawan menjelaskan, rapat ini merupakan gerak cepat pasca-rapat Badan Musyawarah (Banmus) bersama TAPD pada 17 Juni lalu.

Ia menekankan, forum ini bukan sekadar formalitas laporan keuangan semata. Ini adalah wadah strategis.

“Tentu untuk menelaah hasil audit BPK, sekaligus mengawinkan kebijakan dengan aspirasi warga dari hasil reses,” tandasnya.

Melalui langkah ini, Rudi berharap, rekomendasi yang lahir nantinya mampu mendongkrak kualitas pelayanan publik.

“Kabupaten Sampang pun ditargetkan semakin maju dan akuntabel dalam mengelola amanah rakyat,” pungkasnya.

✅ Penulis: Harry
✅ Editor: Redaksi