Bappeda Sumenep Pacu Ekonomi Lewat Hilirisasi
SUMENEP • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Roadmap Percepatan Pertumbuhan Ekonomi.
Forum ini berlangsung di Ruang Rapat Potre Koneng, pada Rabu (12/8/2026), untuk merumuskan arah baru ekonomi daerah.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto menegaskan, dokumen perencanaan ini harus menjadi panduan aksi nyata bagi seluruh pihak.
“Kita harus bergerak dari potential-based planning menjadi action-oriented planning,” ujarnya.
Arif menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Sumenep tidak boleh sekadar mengejar angka statistik semata.
“Yang lebih penting, sejauh mana pertumbuhan mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan,” tambahnya.
Meskipun kaya akan sektor pertanian, perikanan, hingga migas, tantangan wilayah kepulauan tetap menjadi perhatian utama.
“Penyusunan roadmap harus menentukan sektor mana yang benar-benar menjadi economic driver secara akurat,” jelasnya.
Ada lima poin utama yang disorot Bappeda, salah satunya penentuan sektor prioritas dan dorongan hilirisasi komoditas.
“Kita ingin komoditas daerah diolah di sini agar memberi nilai tambah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” kata Arif.
Peningkatan kelas usaha bagi UMKM lokal juga menjadi poin penting yang terus diperkuat.
“Pengembangan UMKM tidak cukup pelatihan saja, tetapi harus masuk ke rantai pasok yang lebih besar,” tuturnya.
Selain target jangka panjang, Bappeda mengarahkan penyusunan program quick wins yang dampaknya bisa langsung dirasakan warga.
“Masyarakat membutuhkan hasil cepat, terutama pada peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan,” tegaskannya.
Dalam proses perumusan ini, Pemkab Sumenep menggandeng akademisi dari Universitas 45 Surabaya untuk menjaga kualitas analisis.
“Kami butuh roadmap yang tajam, realistis, terukur, dan mudah diterapkan di lapangan,” ucap Arif.
Ia juga menggarisbawahi bahwa percepatan ekonomi tidak bisa dibebankan pada satu instansi saja.
“Sinergi antar-OPD, perbankan, hingga akademisi adalah kunci utama keberhasilan agenda ini,” terangnya.
Arif berharap FGD ini menjadi wadah aktif untuk mengurai hambatan regulasi sekaligus menyelaraskan program kerja.
“Dokumen ini harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan demi kesejahteraan masyarakat Sumenep,” pungkasnya.
✅ Penulis: Yaz
✅ Editor: Redaksi
