SAMPANG • Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, menyoroti sejumlah persoalan krusial di dunia pendidikan.

Mulai dari pentingnya legalitas aset tanah sekolah, penguatan peran komite sekolah, hingga pemerataan rehabilitasi gedung di wilayah pelosok.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Mahfud, saat ditemui Rega Media pada Rabu (18/11/2026).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, penanganan sektor pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh dan tanpa tebang pilih.

• Kepastian Hukum: Sertifikasi Tanah Sekolah demi Cegah Konflik

Mahfud mengungkapkan, persoalan status tanah sekolah kerap menjadi batu sandungan yang memicu sengketa di kemudian hari.

Ia menegaskan, pemerintah daerah harus bergerak cepat menyelesaikan sertifikasi seluruh lahan sekolah negeri di Sampang.

“Sertifikat tanah sekolah itu sangat perlu. Jangan sampai aset negara ini berstatus abu-abu,” tegas Mahfud.

Menurutnya, ketiadaan sertifikat resmi sangat rentan memicu klaim sepihak dari ahli waris maupun pihak ketiga.

Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengganggu proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) siswa di kemudian hari.

“Kalau tanahnya sudah bersertifikat atas nama pemerintah, sekolah bisa tenang. Konflik hukum di kemudian hari pasti bisa dicegah,” tambahnya.

• Peran Strategis Komite Sekolah: Mata dan Telinga di Lapangan

Selain infrastruktur, pengawasan internal terhadap kinerja guru dan disiplin murid juga menjadi perhatian serius Komisi IV.

Mahfud menilai, keberadaan komite sekolah memiliki peran vital sebagai jembatan antara wali murid dan pihak sekolah.

“Komite sekolah jangan cuma jadi simbol. Mereka harus aktif mengawasi jalannya kegiatan di sekolah,” ujar Mahfud.

Ia mendorong komite sekolah untuk berani bersuara dan memberikan masukan konstruktif, demi kemajuan mutu pendidikan.

Kata Mahfud, pengawasan yang ketat diyakini mampu menjaga integritas guru, sekaligus membentengi murid dari pengaruh negatif.

“Guru mengajar dengan benar, murid disiplin, dan komite mengawasi dengan objektif. Sinergi ini yang kita butuhkan sekarang,” jelasnya.

• Keadilan Pembangunan: Rehab Sekolah Pelosok yang Luput dari Proyek

Selain itu, isu pemerataan infrastruktur menjadi poin paling disorot oleh legislator asal dapil II tersebut.

Mahfud prihatin masih banyak gedung sekolah di pelosok desa yang rusak parah, namun luput dari alokasi proyek rehabilitasi reguler.

“Jangan cuma sekolah itu-itu saja yang diperhatikan. Sekolah di pelosok yang belum terjangkau juga butuh perhatian yang sama,” ungkap Mahfud.

Oleh sebab itu, pihaknya mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sampang untuk melakukan pendataan ulang secara akurat.

Sekolah-sekolah di daerah terpencil yang luput dari jangkauan proyek harus segera diprioritaskan dalam anggaran berikutnya.

“Anak-anak di desa punya hak yang sama untuk belajar di ruangan aman dan layak. Pemerintah tidak boleh tutup mata,” pungkasnya.

✅ Penulis: Harry
✅ Editor: Redaksi