Pemkot Cimahi Minta Developer Perumahan Segera Menyerahkan PSU

- Jurnalis

Rabu, 10 Maret 2021 - 10:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi (Amy Pringgo Mardhani).

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi (Amy Pringgo Mardhani).

Cimahi || Rega Media News

Sebenarnya jika menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2009, dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 10 tahun 2017 Tentang Penyediaan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman, Developer atau pengelola perumahan wajib menyerahkan fasos dan fasum kepada pihak pemerintah.

Menurut Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi, Ami Pringgo Mardhani, bagi pengelola yang sudah menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), Pemerintah akan menjamin ketersediaan PSU agar tidak beralih fungsi. Kemudian, menjamin kepastian hukum bagi pengembang dan pemilik rumah di perumahan atas pemanfaatan PSU.

Baca Juga :  Kasat Reskrim Polres Sampang Dimutasi

“Jangan sampai terjadi seperti di Komplek perumahan Fadjar Raya, karena administrasi PSU nya belum diserahkan kepada kita, yang terjadi kena mafia tanah. Mereka jadinya berhadapan dengan warga perumahan, bukan dengan pemerintah,” ungkap Ami, saat di temui dikantornya, Selasa (09/3/21).

Ami menyebutkan, sampai sejauh ini baru ada 23 dari 101 perumahan yang baru menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Cimahi. Ia mensinyalir para pengelola atau developer perumahan menganggap remeh. Padahal, jika terjadi sesuatu terkait hukum, mereka juga akan terseret.

“Mereka yang sudah menyerahkan status hukum PSUnya ke pemerintah tidak akan terseret hukum lantaran sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Tapi, berbeda dengan yang belum, mereka harus bertanggung jawab sendiri,” terangnya.

Baca Juga :  Pemungutan Suara Pilkades di Bangkalan Potensi Diundur...?

Untuk itu, ia meminta kesadaran kepada para pengelola atau developer agar mau segera menyerahkan PSU kepada pemerintah. Karena jika tidak dilakukan, selain akan merugikan pemerintah atas ketersedian Ruang Terbuka Hijau (RTH), mereka juga akan dirugikan secara hukum.

“Kasus oknum menduduki lahan yang tidak bertuan di perumahan kasusnya sudah banyak terjadi, dan mereka yang tidak menyerahkan PSU tetap akan terbawa secara hukum,” bebernya.

Selama ini, pihaknya selalu mengaudit dan melakukan pengawasan atas ketersediaan PSU perumahan yang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Ia juga menegaskan, akan melakukan pemetaan bagi mereka pengelola yang masih bandel belum menyerahkan administrasi kepada Pemkot.

Berita Terkait

Napi Narkotika Pamekasan Dibekali Penyuluhan Hukum
Ormas Madas Sentil Pelayanan RSUD Sampang
Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui
Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang
Video Bupati Sampang Dimanipulasi Oknum ‘Sebar Hoax’
Rumah Tahanan Sampang Over Kapasitas
Aktivis Minta Kejaksaan Periksa Anggaran Bimtek DPRD Gorut
Bupati Sampang Peduli Anak Hidrosefalus dan Disabilitas
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 Juni 2025 - 22:34 WIB

Napi Narkotika Pamekasan Dibekali Penyuluhan Hukum

Selasa, 3 Juni 2025 - 14:22 WIB

Ormas Madas Sentil Pelayanan RSUD Sampang

Senin, 2 Juni 2025 - 22:10 WIB

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui

Senin, 2 Juni 2025 - 14:03 WIB

Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang

Sabtu, 31 Mei 2025 - 23:03 WIB

Rumah Tahanan Sampang Over Kapasitas

Berita Terbaru

Caption: berlangsungnya penyuluhan hukum kepada warga binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan.

Daerah

Napi Narkotika Pamekasan Dibekali Penyuluhan Hukum

Selasa, 3 Jun 2025 - 22:34 WIB

Caption: Ketua Ormas Madas Sampang (Umar Faruk) saat diwawancara awak media usai audiensi dengan pihak RSUD dr.Mohamad Zyn Sampang.

Daerah

Ormas Madas Sentil Pelayanan RSUD Sampang

Selasa, 3 Jun 2025 - 14:22 WIB

Caption: Didampingi Sekda, Wabup Sampang pose bersama Wakil Ketua DPRD Sampang usai tanda tangani pengesahan dua Raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2024 dan Kawasan Tanpa Rokok.

Daerah

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 dan KTR Disetujui

Senin, 2 Jun 2025 - 22:10 WIB

Caption: Jakfar Sodiq  (jas hitam) bersama tokoh dan pemuda Sampang memberikan keterangan kepada awak media usai melaporkan akun Tiktok @faktapolitiktok.

Hukum&Kriminal

Akun ‘faktapolitiktok’ Dilaporkan Ke Polres Sampang

Senin, 2 Jun 2025 - 19:18 WIB

Caption: Kepala Diskominfo Sampang Amrin Hidayat menjelaskan hasil analisis teknis video hoax Bupati Sampang, (dok. regamedianews).

Daerah

Diskominfo Rilis Analisa Video Hoax Bupati Sampang

Senin, 2 Jun 2025 - 14:03 WIB