Bangkalan || Rega Media News
Warga Bangkalan, Madura, Jawa Timur, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segera memberikan kejelasan aktivitasnya melakukan pendalaman kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan.
Hal itu disampaikan, Dasuki Rahmad. Menurutnya, desas-desus institusi antirasuah itu road show ke Bangkalan, melakukan pendalaman kasus gratifikasi di lingkungan Pemkab Bangkalan sudah beredar sejak akhir tahun 2021.
Bahkan, ia mengatakan, pendalaman status perkara kasus dugaan gratifikasi jual beli jabatan dari penyelidikan sudah naik menjadi penyidikan.
“Informasi kami dengar juga sudah ada beberapa pejabat yang sudah ditetapkan tersangka. Semua itu hanya informasi ramai ditengah masyarakat,” ujarnya.
“Sehingga, masyarakat menimbulkan persepsi aneh-aneh tentang keberadaan KPK di Bangkalan. Lantaran pihak KPK sendiri belum memberikan pernyataan secara jelas,” tegas Dasuki.
Lebih parah lagi, kata Dasuki, akhir-akhir ini KPK datang ke Bangkalan melakukan penggeledahan, sehingga membuat kepanikan pegawai Pemkab Bangkalan dan masyarakat penuh tanda tanya.
“Beredar di media, penyidik KPK saat ini sedang mengobok-obok sejumlah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Bangkalan, terkait kasus jual beli jabatan. Bahkan, rumah dinas bupati dan kantor ketua DPRD Bangkalan juga digeledah KPK,” ujarnya.
Aktivis senior ini juga mendesak, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memastikan status hukum yang sedang didalaminya. Karena penyidikan yang dilakukan KPK terbilang lama dan berbelit-belit. Sehingga dengan peristiwa ini jelas mengganggu keberlangsungan roda Pemkab Bangkalan.
“Kalau sudah terganggu, secara otomatis pelayanan masyarakat juga tersendat. Oleh karena itu, kami sebagai warga Bangkalan mendesak KPK segera tuntaskan kasus ini, karena sudah lama dan menganggu pelayanan masyarakat,” pungkasnya.
Perlu diketahui, otoritas KPK sampai saat ini tidak mengeluarkan statemen apapun. Sebelumnya, pada Senin 24 Oktober 2022 kemarin, KPK menggeledah kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan, yakni ruang kerja bupati, wakil bupati serta ruang kerja sekda.
Tak hanya itu, KPK juga menggeledah rumah dinas Bupati Bangkalan dan rumah pribadi Bupati Bangkalan, serta kantor Dinas Perdagangan.
Sementara, pada Selasa 25 Oktober 2022 kemarin, Tim Penyidik KPK juga menggeledah ruang kerja dan rumah pribadi ketua DPRD Bangkalan. Selain itu, juga kantor Dinas PUPR, kantor BKPSDA dan rumah salah satu anggota DPRD Bangkalan inisial S.
Pada Rabu 26 Oktober 2022, Tim penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Kemudian Dinas Ketahanan Pangan dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bangkalan.
