Sampang,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menggelar rapat paripurna membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Yakni, Raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2023 dan Raperda kawasan tanpa rokok, serta pengumuman panitia kerja Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK).
Rapat paripurna yang digelar di Graha Paripurna DPRD tersebut, Kamis (06/06/2024) siang, dihadiri PJ Bupati Sampang, forkopimda, pejabat Pemkab serta anggota legislatif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekretaris DPRD Sampang Anwari Abdullah, dalam laporannya menyampaikan, rapat paripurna dihadiri 27 anggota DPRD, sebagian ada yang ijin dan menjalankan tugas negara.
“Tata tertib rapat paripurna dalam pembahasan dua Raperda ini, sudah memenuhi kuorum, meski ada beberapa anggota dewan yang absen,” ujar Anwari.
Ditempat yang sama, wakil ketua I DPRD Sampang Amin Arif Tirtana menyampaikan, paripurna kali ini telah sesuai rapat Banmus DPRD pada 03 Juni 2024.
“Banmus (Badan Musyawarah) telah mengadakan rapat dengan TAPD dan Tim Raperda Kabupaten, untuk membahas jadwal kegiatan DPRD Sampang,” ujar Amin.
Sementara, Pj Bupati Sampang Rudi Arifiyanto mengamanatkan, Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD.
“Dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujarnya.
Rudi menjelaskan, pihaknya telah menerima LHP BPK-RI, atas Laporan Keuangan Pemkab Sampang tahun 2023 dengan Opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ (WTP).
Secara umum, pihaknya telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan per 31 Desember 2023 untuk realisasi anggaran.
“Bahkan termasuk perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, neraca, arus kas, perubahan ekuitas dan caatan atas laporan keuangan,” sebutnya.
Menurut Rudi, pencapaian opini WTP, untuk keenam kalinya ini, sekaligus menuntut untuk terus meningkatkan kinerja, sehingga dapat mempertahankan.
“Selain itu, juga meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemkab Sampang menjadi semakin baik, transparan dan akuntabel,” tandasnya.
Ia menjelaskan, pihaknya menyadari dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan tugas pembantuan, masih terdapat banyak kekurangan.
“Oleh karena itu, mohon dukungannya, senantiasa membangun bersama-sama dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Rudi menambahkan, keharmonisan dan kerjasama yang telah terbangun selama ini, akan mampu untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan.
“Sehingga obsesi peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Kabupaten Sampang hebat dan bermartabat, akan dapat diwujudkan,” pungkasnya.
