BANGKALAN,- Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS).
Yakni tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Jamsos) Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025.
Penandatanganan PKS tersebut dilakukan Kepala Disperinaker Bangkalan Qorry Yuniastuti dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bangkalan Indriyatno di Ruang Rapat BPJS Ketenagakerjaan, Senin (10/02/2025) siang.
PKS ini merupakan langkah awal yang harus dilalui sebelum pelaksanaan pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Selanjutnya, akan diterbitkan Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati, yang akan mengatur penetapan penerima bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 10 bulan ke depan.
Qorry Yuniastuti menyampaikan, rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada pekerja rentan yang sepenuhnya mendapatkan jaminan perlindungan sosial dari DBHCHT.
Menurutnya, langkah tersebut adalah bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap pekerja rentan yang berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah.
“Naiknya angka coverage perlindungan kepesertaan pekerja rentan melalui DBHCHT yang sebelumnya pada periode Tahun 2024 sebanyak 18.000 pekerja rentan menjadi 24.500 pekerja rentan oleh alokasi DBHCHT Tahun 2025. Oleh karena itu, kami berharap upaya ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat,” tandasnya.
Ditambahkan Qorry, dengan diterbitkannya PMK Nomor 72 Tahun 2024 yang mengatur penggunaan dana DBHCHT, tata kelola anggaran ini akan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang ada.
“Pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan akan dikoordinasikan oleh Disperinaker dengan dukungan dari OPD teknis lainnya seperti Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan dan lainnya,” ujarnya.
Sementara itu Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura Indriyatno menjelaskan, pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan akan lebih terkoordinasi dengan baik. Hal ini tentunya akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap masyarakat siap untuk mengikuti sistem yang sudah diatur dan perlindungan sosial dapat berjalan dengan lancar,” jelasnya.
Menurutnya, kedua pihak baik Pemerintah Kabupaten Bangkalan maupun BPJS Ketenagakerjaan diharapkan agar kerja sama ini dapat memperlancar pelayanan kepada masyarakat.
Harapannya, masyarakat rentan yang telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan dapat memperoleh hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Dengan PKS ini diharapkan juga dapat meningkatkan sinergi dan koordinasi antara BPJS Ketenagakerjan, Disperinaker dan OPD terkait dalam hal verifikasi dan validasi data peserta serta penanganan masalah-masalah yang mungkin timbul seputar kepesertaan dan hak-hak peserta BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya.
