Bangkalan, (regamedianews.com) – Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan, R. Abdul. Latif Amin Imron dan Moh. Muhni mulai bergerak membangun Kabupaten Bangkalan beserta jajaran birokrasinya
Langkah awal Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan mendengarkan aspirasi dari pemerintahan dengan menggelar forum konsultasi publik dalam rangka pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun ke depan.
Turut hadir dalam forum tersebut, Ketua DPRD dan semua Ketua Komisi Dewan, Kepala OPD, LSM dan awak media, di Aula yayasan Ngudi Bangkalan, Kamis (11/10/2018).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca juga Pilpres 2019 Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Mendukung Jokowi-Ma’ruf
Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Imron mengatakan, ada beberapa prioritas pembangunan Pemerintah Bangkalan lima tahun ke depan.
“Pertama, konsentrasi kepada pemantapan ekonomi, pembangunan yang efektif, dan reformasi birokrasi yang profesional dan berintegritas. Sementara untuk tahun kedua, peningkatan SDM; ketiga, kemandirian ekonomi; keempat dan tahun kelima pemantapan agribisnis,” papar Abdul Latif.
Dalam kesemptan dialog tersebut Perwakilan dari LSM, Syukur menyoroti tentang tata kelola pajak kuliner, warung nasi, parkir, dan izin kos-kosan yang saat ini masih belum dikelola secara maksimal. Ia berharap Pemerintah benar-benar memperhatikan hal tersebut.
Sedangkan M. Sodik dari perwakilan wartawan, mengusulkan agar Bupati Bangkalan segera membentuk badan pengawas rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan ke depan. Menurutnya, saat ini pelayanan RSUD Bangkalan buruk.
Sementara Ketua Komisi D, Nur Hasan, memberikan masukan terkait pelayanan dasar yang menurutnya masih berbelit-belit.
Baca juga Bupati dan Wakil Bupati Baru Bangkalan, di Sambut Jajaran Pemerintah dan Timsesnya di Pendopo
“Ke depan pelayanan cepat harus menjadi prioritas bupati baru, apalagi yang berhubungan dengan kesehatan, BPJS dan lainnya,” ujarnya.
Sementara Bupati merespon baik masukan-masukan tersebut. “Ini juga merupakan visi-misi kami di waktu kampaye, yakni menciptakan birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang berkualitas, mudah, dan cepat,” tutur pria yang kerap disapa Ra Latif. (sfn/har)
