Jakarta-,Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Anwar Sadad mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (3/8/2026).

Mantan pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur itu dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022

Menurut juru bicara Komisi Pemberantasan Komisi (KPK) Budi Prasetyo, Anwar Sadad mengkonfirmasi tidak dapat menghadiri pemeriksaan tersebut, namun KPK menurutnya akan menjadwal ulang pemanggilan yang bersangkutan

Baca Juga :Serahkan LKPP 2025 ke DPR, Kemensetneg Pertahankan Opini WTP

“Yang bersangkutan mengkonfirmasi tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini,” ujarnya, Senin (3/8/26)

Sebelumnya KPK juga telah menahan tiga tersangka dari pihak swasta dalam kasus tersebut dari pihak swasta, ketiga tersangka tersebut adalah Achmad Yahya (AY), M. Fathullah (MF), dan Ra Wahid Ruslan (RWR).

Kemudian tak berselang lama dari penahanan tiga orang tersebut, KPK juga menahan seorang tersangka anggota DPRD Jatim dari partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bernama Mahrus.

Baca Juga :Serahkan LKPP 2025 ke DPR, Kemensetneg Pertahankan Opini WTP

Achmad Yahya diduga memberikan uang sejumlah Rp 1,87 miliar untuk mendapatkan dana hibah sebesar Rp 14,8 miliar, kemudian Ra. Wahid Ruslan memberikan uang Rp 1,42 miliar untuk mendapatkan dana hibah sebesar Rp 28,9 miliar dan M Fathullah memberikan uang Rp 3,61 miliar untuk mendapatkan dana hibah sebesar Rp 24 miliar

Sementara Mahrus, didakwa memberikan uang, emas, hingga membayar pendirian usaha SPBE kepada anggota DPR RI yang saat itu menjabat pimpinan DPRD Jatim, Anwar Sadad.

Kasus korupsi pada klaster kedua menurut Taufik bermula saat Anwar Sadad bersama-sama dengan Ketua Fraksi DPRD melakukan rapat untuk menentukan besaran dana hibah per Anggota DPRD atas besaran alokasi dana hibah Provinsi Jawa Timur yang dialokasikan sebagai Pokok Pikiran (Pokir) Dewan.

Selanjutnya, Staf Sekretariat DPRD Jawa Timur melakukan rekapitulasi besaran alokasi masing-masing berapa jatah Anggota DPRD dan menghimpun usulan masing-masing

Anwar Sadad diduga mendapatkan jatah dana hibah mencapai Rp 291,5 miliar dalam kurun waktu 2019 hingga 2022, yaitu, Rp 48,9 miliar (2019), Rp37,6 miliar (2020), Rp121,3 miliar (2021), dan Rp83,7 miliar (2022).