Pembangunan Wisata Mangrove di Sampang Tak Tersentuh Pemerintah Pusat

Sampang || Rega Media News

Selain terkendala refocusing anggaran, kandasnya pembangunan wisata hutan mangrove di Desa Marparan, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, Madura, tak tersentuh bantuan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Desa.

“Pembangunan mangrove itu belum ada bantuan dari Kementerian Desa,” ujar Taufikurrohman Kabid Perekonomian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang, dikutip dari salah satu media, Minggu (05/09/21).

Taufik juga mengungkapkan, pembangunan wisata mangrove di wilayah Kecamatan Sreseh tersebut memang dibangun sejak tahun 2020. Karena adanya pandemi Covid-19, anggarannya di refocusing.

“Selain itu, dari pihak Disporabudpar juga tidak bisa menganggarkan, karena pemangkasan sudah hampir 60% dari sisi anggaran pembangunan,” ujar Taufik kepada awak media.

Dari kutipan tersebut, Taufik juga mengaku, pihak pengelola pembangunan wisata mangrove juga pernah mendatangi DPMD, meski pembangunannya dibantu lima kepala desa setempat.

“Mengenai tidak tersentuh bantuan dari Kementerian Desa, karena BUMDes dari lima desa itu tidak terbentuk secara resmi dan pada intinya karena pandemi Covid-19. Makanya pembangunannya mangkrak,” pungkasnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, wisata yang identik dengan hutan dipinggir laut tersebut, terletak didekat Pelabuhan Jicceng, Desa Marparan, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang. Namun sayang, pembangunannya dihentikan.

Tak hanya itu, saat ini kondisinya sangat memperihatinkan. Bahkan, sebagian jembatan jalan wisata mangrove yang terbuat dari anyaman bambu tersebut, tampak dimakan rayap.

“Pembangunan wisata mangrove tidak ada tindak lanjutnya dan dihentikan selama pandemi Covid-19,” ungkap Ridok ketua pelaksana pembuatan hutan mangrove.

Ridok juga mengungkapkan, hal itu karena adanya refocusing anggaran. Kendati demikian, pembuatan wisata hutan mangrove tersebut sudah ada SK pembuatan wisata, didukung lima kepala desa dan bupati.

“Didukung Kepala Desa Marparan, Klobur, Junok, Labuhan dan Disanah. Wisata mangrove ini suatu program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama lima kepala desa,” terangnya.

Kendati demikian, kata Ridok, ketika pembangunannya selesai dikerjakan, maka akan dikelola BUMDes bersama. Ia berharap, pandemi segera berakhir dan pembangunan wisata magrove bisa dilanjutkan.

“Selama pandemi, anggaran Dana Desa (DD) di refocusing. Dampaknya, pembangunan wisata mangrove ini mangkrak, lantaran dananya tidak turun. Jadi, wisata mangrove ini nantinya program BUMDes bersama,” pungkasnya.