PAMEKASAN • Gelombang protes terkait mandeknya reformasi birokrasi di Kabupaten Pamekasan kembali memanas.

Forum Masyarakat Transparansi dan Aspirasi Reformasi (Formatur) aksi unjuk rasa jilid III di depan Kantor Bupati Pamekasan, Kamis (16/7/2026).

Massa mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan segera merombak kabinet pemerintahan.

Baca Juga :Oknum Advokat Asal Sumenep Ditetapkan DPO

Mereka menuntut proses mutasi dan rotasi pejabat dilakukan secara profesional, transparan, dan bersih dari intervensi.

Pantauan di lapangan, puluhan demonstran membawa spanduk bernada sindiran tajam.

Tulisan seperti “Mutasi-Rotasi Demi Pelayanan Maksimal” dan “Stop Titip Titipan Jabatan” dibentangkan di depan kantor pimpinan daerah.

Baca Juga :Oknum Advokat Asal Sumenep Ditetapkan DPO

Koordinator Formatur, Hendra, menilai kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini mengalami stagnasi parah.

Hal ini dipicu penumpukan jabatan, dan lamanya seorang pejabat menduduki posisi yang sama tanpa adanya penyegaran.

“Kami meminta Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda segera melakukan mutasi secara terbuka berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan,” tegas Hendra.

Formatur secara resmi melayangkan tiga tuntutan krusial ;

• Pertama, mendesak Bupati segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) mutasi berdasarkan hasil uji kompetensi dan penilaian kinerja yang objektif.

• Kedua, menuntut proses perombakan ini bersih dari praktik kolusi, korupsi, nepotisme (KKN), serta bebas dari titipan politik.

• Ketiga, mendesak penempatan pejabat wajib linier dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya.

Menghadapi tekanan massa, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman, Wakil Bupati H. Sukriyanto, dan Sekda Taufikurrahman langsung menemui demonstran.

Turut mendampingi Kepala BKPSDM, Kadinkes, serta Kepala Dinas Pendidikan.

Bupati Kholilurrahman menyatakan akan menampung seluruh aspirasi tersebut.

Ia berkilah, tim saat ini sedang melakukan evaluasi mendalam sebelum mengumumkan hasilnya ke publik.

“Mutasi dan rotasi bagian dari penyegaran. InsyaAllah dalam waktu dekat hasilnya akan kami umumkan,” dalihnya.

Senada dengan Bupati, Sekda Pamekasan Taufikurrahman meminta masyarakat bersabar.

Ia berdalih normatif, proses perombakan struktural tidak boleh terburu-buru agar tidak menabrak aturan administrasi kepegawaian.

Aksi yang berlangsung ketat selama satu setengah jam ini berakhir tertib.

Perwakilan Formatur dan pejabat Pemkab Pamekasan, akhirnya menandatangani berita acara bersama sebagai komitmen formal untuk menindaklanjuti tuntutan rakyat.

✅ Penulis: Marshelina
✅ Editor: Redaksi