Neng Biba Soroti ADK dan Sulitnya Pencairan Jasmas Hingga Antisipasi Penyalahgunaan APBD Jelang Tahun Politik

- Jurnalis

Rabu, 22 Januari 2020 - 13:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil ketua komisi A DPRD Kota Surabaya

Wakil ketua komisi A DPRD Kota Surabaya

Surabaya, (regamedianews.com) – Belum bisa digunakannya Alokasi Dana Kelurahan (ADK) dikota Surabaya mendapatkan perhatian khusus, terutama dari kalangan wakil rakyat.

Hal itu lantaran adanya beberapa faktor hukum terkait Peraturan Wali Kota (Perwali) yang belum dikeluarkan oleh bagian Hukum Pemkot Surabaya.

Salah satunya datang dari Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hj.Camelia Habiba, Srikandi Partai besutan H.Mihaimin Iskandar itu menyoroti keterlambatan realisasi ADK yang seharusnya sudah diterima oleh penerima manfaat.

“Akan tetapi terkait penggunaaan dana kelurahan yang sampai sekarang tidak bisa gunakan lantaran cantolan hukumnya belum ada,” ujar wanita berdarah Madura itu, Selasa (21/1/2020).

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya inipun berharap agar Pemerintah Kota Surabaya segera menerbitkan Perwali, agar realisasi ADK dapat segera terlaksana dilapangan.

Baca Juga :  Pemerintahan Kelurahan Banyuanyar Sampang Terkesan Bobrok

”Perwalinya belum ada, jadi pihak Kelurahan tidak bisa menjalankan program dana Kelurahan tersebut,” imbuhnya.

Wanita yang akrab disapa Neng Biba itupun berjanji untuk melakukan evaluasi, antisipasi sia-sianya dana yang sudah terposting, tak hanya itu dirinya juga meminta seluruh lapisan masyarakat Surabaya untuk ikut aktif melakukan pengawasan Dana Kelurahan nantinya.

“Kita harapkan nantinya masyarakat bisa ikut berperan aktif mengawasi Dana Kelurahan, agar tepat guna dan bermanfaat guna dalam membangun kelurahan, apalagi menjelang tahun politik di Kota Surabaya,” tambahnya.

Baca Juga :  Relawan Bahriyah Desak Polda Jatim Pecat Oknum Polres Pamekasan

Tak hanya sampai disitu, Wakil Rakyat 3 periode itu berharap kepada 50 wakil rakyat untuk ikut mengawasi sebagai fungsi kontrol, antisipasi penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oknum ASN jelang kontes Politik pada Pilwali Surabaya.

Habiba juga mencontohkan perbandingan proses cairnya dana Jasmas dan Kungker ASN. Menurutnya, jika dana Jasmas begitu sulitnya dikeluarkan, akan tetapi pada saat kunjungan kerja ASN dan ada permintaan pavingisasi misalnya, langsung dipenuhi.

“Hal ini yang membuat kami untuk lebih jeli mengontrol pegunaan APBD untuk kepentingan kampanye menjelang Pilkada Surabaya. Ini yang perlu kita waspadai Bersama,” tegasnya. (dan)

Berita Terkait

Lecehkan Atlet, KBI Bangkalan Desak Ketua Pengprov Jatim Dicopot
Blak-Blakan! Kades Waru Barat ‘Semprot’ PDAM Depan Bupati Pamekasan
Resmi Dilaunching, SPPG Torjunan Komitmen Sajikan Menu Higienis
MUI Sampang Larang Haflatul Imtihan Diisi Hiburan Langgar Syariat
Ra Mahfudz Proyeksikan Torjun Jadi Jantung Pemerintahan Sampang
Forkot Pamekasan Endus Aroma ‘Titipan’ Proyek di APBD 2025
Musrenbang Kedungdung, Alan Kaisan Tekankan Pemerintah Desa Kreatif dan Inovatif
Tepis Isu Negatif, Bupati Sampang Fokus Pembangunan Nyata di Robatal

Berita Terkait

Rabu, 28 Januari 2026 - 22:39 WIB

Lecehkan Atlet, KBI Bangkalan Desak Ketua Pengprov Jatim Dicopot

Rabu, 28 Januari 2026 - 20:49 WIB

Blak-Blakan! Kades Waru Barat ‘Semprot’ PDAM Depan Bupati Pamekasan

Rabu, 28 Januari 2026 - 18:29 WIB

Resmi Dilaunching, SPPG Torjunan Komitmen Sajikan Menu Higienis

Rabu, 28 Januari 2026 - 15:17 WIB

MUI Sampang Larang Haflatul Imtihan Diisi Hiburan Langgar Syariat

Selasa, 27 Januari 2026 - 23:42 WIB

Ra Mahfudz Proyeksikan Torjun Jadi Jantung Pemerintahan Sampang

Berita Terbaru

Caption: Petugas Perum Bulog Cabang Madura dan Dinas Perdagangan Sumenep, sosialisasi dan pengawasan langsung ke pasar, (dok. Kurdi Rega Media).

Ekonomi

Bulog Madura Siap Gelontorkan Minyakita di Pasar Rakyat

Rabu, 28 Jan 2026 - 17:07 WIB