Neng Biba Soroti ADK dan Sulitnya Pencairan Jasmas Hingga Antisipasi Penyalahgunaan APBD Jelang Tahun Politik

- Jurnalis

Rabu, 22 Januari 2020 - 13:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil ketua komisi A DPRD Kota Surabaya

Wakil ketua komisi A DPRD Kota Surabaya

Surabaya, (regamedianews.com) – Belum bisa digunakannya Alokasi Dana Kelurahan (ADK) dikota Surabaya mendapatkan perhatian khusus, terutama dari kalangan wakil rakyat.

Hal itu lantaran adanya beberapa faktor hukum terkait Peraturan Wali Kota (Perwali) yang belum dikeluarkan oleh bagian Hukum Pemkot Surabaya.

Salah satunya datang dari Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hj.Camelia Habiba, Srikandi Partai besutan H.Mihaimin Iskandar itu menyoroti keterlambatan realisasi ADK yang seharusnya sudah diterima oleh penerima manfaat.

“Akan tetapi terkait penggunaaan dana kelurahan yang sampai sekarang tidak bisa gunakan lantaran cantolan hukumnya belum ada,” ujar wanita berdarah Madura itu, Selasa (21/1/2020).

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya inipun berharap agar Pemerintah Kota Surabaya segera menerbitkan Perwali, agar realisasi ADK dapat segera terlaksana dilapangan.

Baca Juga :  Masyarakat di Sampang Rela Sumbangkan Dana Untuk Sandiaga Uno

”Perwalinya belum ada, jadi pihak Kelurahan tidak bisa menjalankan program dana Kelurahan tersebut,” imbuhnya.

Wanita yang akrab disapa Neng Biba itupun berjanji untuk melakukan evaluasi, antisipasi sia-sianya dana yang sudah terposting, tak hanya itu dirinya juga meminta seluruh lapisan masyarakat Surabaya untuk ikut aktif melakukan pengawasan Dana Kelurahan nantinya.

“Kita harapkan nantinya masyarakat bisa ikut berperan aktif mengawasi Dana Kelurahan, agar tepat guna dan bermanfaat guna dalam membangun kelurahan, apalagi menjelang tahun politik di Kota Surabaya,” tambahnya.

Baca Juga :  RSUD Bangkalan Dapat Bantuan PCR Dari Provinsi Jatim

Tak hanya sampai disitu, Wakil Rakyat 3 periode itu berharap kepada 50 wakil rakyat untuk ikut mengawasi sebagai fungsi kontrol, antisipasi penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oknum ASN jelang kontes Politik pada Pilwali Surabaya.

Habiba juga mencontohkan perbandingan proses cairnya dana Jasmas dan Kungker ASN. Menurutnya, jika dana Jasmas begitu sulitnya dikeluarkan, akan tetapi pada saat kunjungan kerja ASN dan ada permintaan pavingisasi misalnya, langsung dipenuhi.

“Hal ini yang membuat kami untuk lebih jeli mengontrol pegunaan APBD untuk kepentingan kampanye menjelang Pilkada Surabaya. Ini yang perlu kita waspadai Bersama,” tegasnya. (dan)

Berita Terkait

Soal HET Pupuk, Petani Sampang Bisa Lapor ke “Halo Pak Amran!”
Dana Desa Bangkalan 2026 Terpangkas Tajam
Buntut HET Pupuk-Hand Traktor Raib, Disperta KP Sampang Didemo
Ikhtiar DPD Partai NasDem Sampang Cetak Kader Berintegritas
Dua Lansia di Sampang Menanti Perhatian Prioritas Pemerintah
Dandim Sumenep Tegaskan Pengawasan Ketat Program MBG
Perkuat Basis, 600 Muslimat NU Kedungdung Dikukuhkan
Polres-LBH Ansor Sumenep Komit Beri Pendampingan Hukum Gratis

Berita Terkait

Rabu, 14 Januari 2026 - 15:37 WIB

Soal HET Pupuk, Petani Sampang Bisa Lapor ke “Halo Pak Amran!”

Rabu, 14 Januari 2026 - 14:24 WIB

Dana Desa Bangkalan 2026 Terpangkas Tajam

Rabu, 14 Januari 2026 - 13:03 WIB

Buntut HET Pupuk-Hand Traktor Raib, Disperta KP Sampang Didemo

Selasa, 13 Januari 2026 - 15:05 WIB

Ikhtiar DPD Partai NasDem Sampang Cetak Kader Berintegritas

Minggu, 11 Januari 2026 - 12:02 WIB

Dandim Sumenep Tegaskan Pengawasan Ketat Program MBG

Berita Terbaru

Caption: ilustrasi, (dok. Syafin Rega Media).

Daerah

Dana Desa Bangkalan 2026 Terpangkas Tajam

Rabu, 14 Jan 2026 - 14:24 WIB

Caption: tengah, Ketua DPD Partai NasDem Sampang Surya Noviantoro, berdampingan dengan Ketua DPRD Sampang Rudi Kurniawan, disela acara pendidikan politik, (dok. foto istimewa).

Politik

Ikhtiar DPD Partai NasDem Sampang Cetak Kader Berintegritas

Selasa, 13 Jan 2026 - 15:05 WIB