Neng Biba Soroti ADK dan Sulitnya Pencairan Jasmas Hingga Antisipasi Penyalahgunaan APBD Jelang Tahun Politik

- Jurnalis

Rabu, 22 Januari 2020 - 13:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil ketua komisi A DPRD Kota Surabaya

Wakil ketua komisi A DPRD Kota Surabaya

Surabaya, (regamedianews.com) – Belum bisa digunakannya Alokasi Dana Kelurahan (ADK) dikota Surabaya mendapatkan perhatian khusus, terutama dari kalangan wakil rakyat.

Hal itu lantaran adanya beberapa faktor hukum terkait Peraturan Wali Kota (Perwali) yang belum dikeluarkan oleh bagian Hukum Pemkot Surabaya.

Salah satunya datang dari Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hj.Camelia Habiba, Srikandi Partai besutan H.Mihaimin Iskandar itu menyoroti keterlambatan realisasi ADK yang seharusnya sudah diterima oleh penerima manfaat.

“Akan tetapi terkait penggunaaan dana kelurahan yang sampai sekarang tidak bisa gunakan lantaran cantolan hukumnya belum ada,” ujar wanita berdarah Madura itu, Selasa (21/1/2020).

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya inipun berharap agar Pemerintah Kota Surabaya segera menerbitkan Perwali, agar realisasi ADK dapat segera terlaksana dilapangan.

Baca Juga :  Wahyu: Anggota Polri Yang Ikut Serta Dalam Pilkada Harus Mengundurkan Diri

”Perwalinya belum ada, jadi pihak Kelurahan tidak bisa menjalankan program dana Kelurahan tersebut,” imbuhnya.

Wanita yang akrab disapa Neng Biba itupun berjanji untuk melakukan evaluasi, antisipasi sia-sianya dana yang sudah terposting, tak hanya itu dirinya juga meminta seluruh lapisan masyarakat Surabaya untuk ikut aktif melakukan pengawasan Dana Kelurahan nantinya.

“Kita harapkan nantinya masyarakat bisa ikut berperan aktif mengawasi Dana Kelurahan, agar tepat guna dan bermanfaat guna dalam membangun kelurahan, apalagi menjelang tahun politik di Kota Surabaya,” tambahnya.

Baca Juga :  Pemkab Aceh Selatan Mulai Lakukan Vaksinasi PMK

Tak hanya sampai disitu, Wakil Rakyat 3 periode itu berharap kepada 50 wakil rakyat untuk ikut mengawasi sebagai fungsi kontrol, antisipasi penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oknum ASN jelang kontes Politik pada Pilwali Surabaya.

Habiba juga mencontohkan perbandingan proses cairnya dana Jasmas dan Kungker ASN. Menurutnya, jika dana Jasmas begitu sulitnya dikeluarkan, akan tetapi pada saat kunjungan kerja ASN dan ada permintaan pavingisasi misalnya, langsung dipenuhi.

“Hal ini yang membuat kami untuk lebih jeli mengontrol pegunaan APBD untuk kepentingan kampanye menjelang Pilkada Surabaya. Ini yang perlu kita waspadai Bersama,” tegasnya. (dan)

Berita Terkait

Wabup Pamekasan Minta Kades “Sat-Set” Eksekusi Keluhan Warga
Pemkab Sumenep Alokasikan Rp3,1 Miliar Perbaiki 125 RTLH
Wabup Pamekasan Dorong Aspirasi Warga Dituntaskan di Tingkat Desa
PCNU Sampang Matangkan Persiapan Harlah NU Ke-103
Skandal Siswa Fiktif SDN Batuporo Timur 1 Sampang Terkuak
BPJS Ketenagakerjaan Perluas Perlindungan Jamsos Tenaga Pendidik Madrasah di Bangkalan
SDN Tlagah 2 Bangkalan Ambruk, Hak Keamanan Siswa Terabaikan
Antisipasi Cuaca Ekstrem, DLH Sampang Pangkas Pohon Rawan Tumbang

Berita Terkait

Rabu, 21 Januari 2026 - 23:25 WIB

Wabup Pamekasan Minta Kades “Sat-Set” Eksekusi Keluhan Warga

Rabu, 21 Januari 2026 - 22:40 WIB

Pemkab Sumenep Alokasikan Rp3,1 Miliar Perbaiki 125 RTLH

Selasa, 20 Januari 2026 - 18:29 WIB

Wabup Pamekasan Dorong Aspirasi Warga Dituntaskan di Tingkat Desa

Selasa, 20 Januari 2026 - 16:51 WIB

PCNU Sampang Matangkan Persiapan Harlah NU Ke-103

Selasa, 20 Januari 2026 - 13:43 WIB

Skandal Siswa Fiktif SDN Batuporo Timur 1 Sampang Terkuak

Berita Terbaru

Caption: realisasi program perbaikan RTLH ditandai dengan penyerahan secara simbolis Bupati Sumenep kepada warga penerima manfaat di Desa Gelugur, (sumber foto. Media Center Sumenep).

Daerah

Pemkab Sumenep Alokasikan Rp3,1 Miliar Perbaiki 125 RTLH

Rabu, 21 Jan 2026 - 22:40 WIB

Caption: Jakfar Sodiq kuasa hukum Bupati Sampang H.Slamet Junaidi, pose di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, (dok. Harry Rega Media).

Nasional

Isu Bupati Sampang Diperiksa Kejati Dipastikan Hoaks

Rabu, 21 Jan 2026 - 19:59 WIB

Caption: anggota kepolisian hendak mengevakuasi tengkorak manusia yang ditemukan di Dusun Gayam Desa Tambaan Camplong, (sumber foto: Humas Polres Sampang).

Peristiwa

Polres Sampang Ungkap Ciri-Ciri Temuan Tengkorak Manusia

Rabu, 21 Jan 2026 - 17:11 WIB